Hallobogor.com, Bogor – Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor melakukan sosialisasi rencana pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang digelar di Kecamatan Bogor Selatan, Rabu (27/7/2017). BPN Kota Bogor merencanakan pada tahun 2018 akan menyelesaian sertifikasi bidang tanah akan dilakukan di seluruh kelurahan di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor.

Kegiatan ini diselenggarakan sejalan dengan program sertifikasi tanah yang dicanangkan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Untuk itu BPN Kota Bogor   mengambil start lebih awal dengan melakukan percepatan semua bidang tanah di Kota Bogor agar memiliki sertifikat sebagai bukti hak kepemilikan atas tanah pada tahun 2025.

Kali ini BPN Kota Bogor melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah menyerahkan 550 sertifikat tanah untuk warga di wilayah Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat. Setelah ini, tahun 2018 penyelesaian sertifikasi bidang tanah akan dilakukan di seluruh Kecamatan Bogor Selatan.

Kepala Kantor BPN Kota Bogor Ery Juliani Pasoreh mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki BPN dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bahwa di 16 kelurahan Kecamatan Bogor Selatan terdapat 28.950 bidang tanah yang belum bersertifikat.

“Pada program ini kami awalnya menyiapkan sertifikasi di Kecamatan Bogor Selatan berjumlah 20.000 bidang tanah. Ini artinya harus ditambah untuk kekurangannya. Jumlah itu juga kemungkinan akan bertambah lagi seiring adanya pemecahan kepemilikan tanah, maka perlu ada pencocokan data terbaru,” ucapnya. 

Terkait pelaksanaan program PTLS tahun 2018, pihaknya meminta kepada masyarakat selaku pemilik bidang tanah dari sekarang untuk mempersiapkan segala persyaratan, antara lain paling utama adalah bukti perolehan kepemilikan tanah.

Dalam persiapan sertifikasi bidang tanah di Kecamatan Bogor Selatan pihaknya akan membentuk kelompok masyarakat (pokmas) di tingkat kelurahan yang terdiri dari RT, RW, LSM. Pokmas yang diberi nama sadar tertib pertanahan bertugas membantu dalam pelaksanaan program BPN.

“BPN sendiri membentuk satgas yuridis ini bertugas mengumpulkan data yuridis. Di tingkat kelurahan dibentuk juga pokmas yang akan mengumpulkan data pemilik bidang tanah. Kerja sama ini sebagai upaya menyukseskan program PTLS. Kelebihan dari program PTSL ini adalah kepastian waktu, semula 60 hari namun sekarang menjadi 14 hari,” jelasnya.

Pengurusan PTSL, sambungnya, memang gratis untuk BPN karena dibiayai oleh pemerintah melalui APBN dengan rincian alokasi untuk pembiayaan penyuluhan, pengumpulan data yuridis, pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah, penerbitan SK Hak/pengesahan data fisik dan data yuridis sampai terbitnya sertifikat.

Sedangkan untuk kelengkapan administrasi dan lainnya di pelayanan kelurahan tidak sepenuhnya ditanggung oleh APBN. Seperti, foto copy dokumen persyaratan, biaya materai, pengadaan dan pemasangan tanda batas (patok), penyiapan bukti perolehan kepemilikan tanah dan pembayaran BPHTB dan PPh.

Sehubungan tahun ini ada keputusan bersama antara Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis, pihaknya dalam waktu dekat akan berkomunikasi dengan Pemkot Bogor.

“Keputusan bersama itu isinya bahwa pemerintah daerah menyiapkan pembiayaan per bidang tanah itu senilai Rp150 ribu. Jika tidak ada pembiayaan, boleh memungut dari masyarakat tapi harus ada dasar hukumnya. Untuk hal ini, saya akan melapor ke Wali Kota Bogor apakah akan dianggarkan untuk pembiayaan operasional itu,” pungkas Ery.(dns)