Hallobogor.com, Tajur – Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional (DPP SPN) bersama JamkesWatch menggelar sosialisasi tentang advokasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Acara dihelat di Mess Besar PT Unitex, Tajur, Kota Bogor, Jumat, 22 Januari 2016. Sosialisasi ini guna menjawab tantangan terhadap permasalahan pelayanan BPJS Kesehatan dari tingkat PPK satu (Puskesmas) sampai dengan Rumah Sakit yang ditunjuk oleh BPJS Kesehatan.

Ketua Umum DPP SPN, Iwan Kusmawan, SH., mengungkapkan, saat ini laporan yang masuk kepada DPP SPN berkaitan dengan permasalahan pelayanan Jamkesmas di Kota dan Kabupaten Bogor cukup tinggi. “Sehingga kami melakukan sosialisasi advokasi BPJS Kesehatan. Kegiatan ini menghasilkan setidaknya 50 relawan JamkesWatch dari SPN siap diterjunkan di lapangan untuk membantu pekerja beserta keluarganya dan masyarakat pada umumnya apabila mereka tidak mendapatkan pelayanan yang baik mulai dari PPK satu sampai Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan,” paparnya, seperti dikutip Halloapakabar.com.

Lebih detail, terungkap dalam sosialisasi itu beberapa persoalan yang masih terjadi berkaitan dengan layanan BPJS Kesehatan. Yakni, pertama masih adanya PPK satu yang dibatasi waktu kunjungan pasien untuk berobat, apalagi pada hari libur masih ada yang tidak melayani pasien. Kedua, masih ada RS yang selalu menolak pasien BPJS dengan alasan tidak ada kamar. Ketiga, masih ada resep-resep yang harus dibeli obatnya oleh pasien BPJS. Keempat, masih ada ketidakjelasan terhadap pekerja yang awalnya peserta mandiri selanjutnya dia bekerja dan dialihkan hak kepesertaannya kepada perusahaan.

Tapi ironinya, setelah semuanya diserahkan ke perusahaan ternyata peserta dikenakan denda dan tidak dilayani oleh BPJS Kesehatan. Serta masih banyak permasalahan lainnya.Iwan Kusmawan juga menyatakan seluruh perusahaan diwajibkan menjadi peserta BPJS Kesehatan. Bagi perusahaan yang sudah melaksanakan JPK mandiri lebih baik dan sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), maka hak-hak dan manfaat yang didapatkan selama ini oleh para pekerja tidak boleh lebih rendah dengan cara mengikutsertakan dalam program koordinasi manfaat (COB) BPJS Kesehatan, sehingga manfaat JPK mandiri yang didapatkan selama ini tetap didapatkan oleh para pekerja.

“Selanjutnya tidak boleh lagi pasien-pasien yang ditolak oleh RS dengan dalih apapun. Kalau masalah ini masih terjadi maka SPN bersama Relawan JamkesWatch SPN akan melakukan aksi baik ke BPJS Kesehatan setempat maupun RS Mitra BPJS Kesehatan,” tegasnya.

Iwan yang juga Pembina JamkesWatch menandaskan, pihaknya akan terus melakukan advokasi bersama relawan di seluruh Indonesia. “Saat ini akan konsentrasi di Pulau Jawa, dan setelah hari ini sosialisasi di Kota Bogor, minggu depan akan dilakukan di Kabupaten Bogor dan selanjutnya akan keliling ke beberapa daerah bersama Direktur Eksekutif JamkesWatch,” kata dia.Sosialisasi advokasi BPJS Kesehatan ini dihadiri oleh Direktur Eksekutif JamkesWatch, Iswan Abdulah, bersama tim JamkesWatch BPJS Kota/Kabupaten Bogor dan Depok.(cep).