Hallobogor.com, Cisarua – Sebanyak 550 relawan sosial dari berbagai wilayah menyatakan diri dengan sukarela untuk bergabung dengan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kabupaten Bogor. Mereka siap mengikuti pendidikan dasar teknik pekerjaan sosial masyarakat yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bogor dan IPSM.

Pendidikan dasar teknik pekerjaan sosial masyarakat itu, rencananya akan digelar mulai tanggal 12 hingga 28 Maret 2018 yang akan dilaksanakan di 11 kecamatan. Sedangkan peserta berasal dari 25 kecamatan, yaitu Kecamatan Tajur Halang, Bojong Gede, Parung Panjang, Tenjo, Lewisadeng, Leuwiliang, Rumpin, Ciseeng, Pamijahan, Gunung Sindur, dan Parung.

Ke-550 orang tersebut akan menerima berbagai materi dari narasumber yang berkompeten selama mengikuti diklat. Setelah dinyatakan lulus oleh Dinas Sosial, maka secara langsung akan menambah jumlah Anggota IPSM di Kabupaten Bogor yang saat ini berjumlah 1.782 orang yang tersebar di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor.

Ketua Umum IPSM Kabupaten Bogor, Dian Firmansyah, menjelaskan, maksud dari kegiatan ini adalah sebagai salah syarat utama seseorang untuk menjadi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebagaimana amanat Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2012 tentang PSM dan berhimpun di wadah IPSM di bawah naungan Dinas Sosial. 

“Tujuan dari kegiatan adalah untuk memberikan pemahaman dasar kepada para pekerja sosial menyangkut teknis pekerjaan sosial agar mampu melakukan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya di tengah tengah masyarakat, sesuai dengan kaidah peraturan dan kebutuhan pokok PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) ketika nantinya terjun di tengah-tengah masyarakat,” tandasnya didampingi Ketua I IPSM, Rully Ruhul Mujahid, serta Sekjen Nining Yuningsih.

Dian mengatakan, pihaknya mengapresiasi para relawan yang sudah menyatakan diri secara sukarela siap menjadi PSM. Mengingat, pondasi yang terpenting untuk menjadi PSM adalah tekad kuat untuk saling membantu dan Ikhlas.

“Ini salah satu bukti nyata Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki kepedulian sosial yang teramat tinggi, tinggal tergantung pimpinan wilayah setempat yang dalam hal ini Camat, Kepala Desa dan Lurah untuk memberdayakan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), dalam hal ini PSM yang menangani sosial yang ada di wilayahnya masing-masing. Karena, menurut perundangan yang berlaku pimpinan daerahlah yang memegang tongkat komando untuk menggerakkan PSM tersebut,” pungkas Dian. (dang)