Hallobogor.com, Bogor – Pada tahun 2019 ini Kantor Pertanahan (BPN) Kota Bogor memiliki target 65.000 bidang tanah yang harus tersertifikasi melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Target kami selesai di Oktober,” kata Kasi Infrastruktur Pertanahan sekaligus Koordinator Program PTSL Kantor Pertanahan Kota Bogor, Yoga Munawar, di sela bincang hangat dengan awak media, Rabu (13/3/2019).

Yoga menjelaskan, proses sertifikasi 65.000 bidang tanah tersebut dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh dua tim, yakni sebanyak 20 ribu bidang dengan cara dilelang dan 45 ribu bidang dilaksanakan oleh tim BPN.

Hingga Maret 2019 ini, kata Yoga, progress pengukuran dan sertifikasi sudah mencapai 45 persen khususnya yang dikerjakan oleh tim BPN. “Kami yakin yang dikerjakan oleh tim BPN bisa terselesaikan sebelum Pemilu karena tak menemukan kendala teknis yang signifikan,” ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya tetap berkoordinasi dengan lintas sektor dan selalu membuka kesempatan komunikasi dengan semua elemen untuk mendampingi dan mengawal program PTSL di Kota Bogor. Karena, tidak menutup kemungkinan di lapangan terjadi hal-hal yang tidak terpantau BPN.

“Misalnya berdasarkan temuan tim di lapangan terjadi penambahan, dari awalnya 500 bidang menjadi 1.000 bidang, ini bisa terjadi karena berbagai faktor. Bisa saja karena telah dipecah kepemilikannya dan banyak lagi. Solusinya, kami akan mengajukan dana hibah ke Pemkot Bogor melalui APBD Perubahan, karena anggaran PTSL tahun 2019 ini hanya dari APBN dan biaya masyarakat pemilik tanah yang Rp150.000,” terangnya.

Yoga menegaskan bahwa biaya Rp150.000 sudah sesuai aturan sebagai biaya persiapan, antara lain untuk materai, patok, penggandaan berkas, dan biaya operasional petugas pengumpul data pertanahan (Puldatan). “Dalam praktiknya memang bisa saja terjadi kelebihan biaya kalau ada biaya akta jual beli misalnya biaya PPAT, PPH atau BPHTB dan lain-lain. Tapi tetap kami menyuarakan agar tak lebih dari Rp150.000. Makanya kalau ada informasi ini bisa ditelusuri,” tegasnya.

Oleh karenanya, masyarakat bisa menghubungi langsung BPN atau menghubungi kantor kecamatan setempat apabila mendapatkan kendala. “Contohnya di Kecamatan Bogor Utara sudah ada surat edaran dan ada pos pengaduan masyarakat terkait program PTSL. Ini kami apresiasi,” imbuh Yoga. (cep)