Hallobogor.com, Bogor – Pergerakan Mahasiswa Bogor (PMB) menyoroti tajam kasus kecelakaan kerja pada proyek pembangunan jalan toll BORR Tahap 3 pada Rabu, 10 Juli 2019 yang menelan korban luka-luka sebanyak 2 orang. Buntut dari kejadian tersebut, PMB bahkan akan segera melaporkannya ke Ombudsman, Kejaksaan Tinggi, Komite Keselamatan Konstruksi, dan Kementerian Ketenagaa Kerjaan (Kemenaker).

Belum lama ini, PMB melakukan advokasi selama beberapa minggu dengan mencari sumber informasi dan temuan data di lapangan. Hasilnya, PMB sangat menyayangkan sistem keselamatan para pekerja di lapangan dan sistem keselamatan pengguna jalan sangat berisiko.

“Kami menemukan fakta hasil advokasi kami di lapangan bahwa setelah kejadian kecelakaan kerja pada tanggal 10 Juli 2019 kemarin kami langsung melakukan analisis dan mencari informasi di lapangan bahwa yang kami temukan ada sistem keselamatan kerja yang diabaikan oleh pihak PT. PP. Data yang kami peroleh yaitu sistem safety pada pekerja sangat minim, mulai dari sepatu safety, kaca pelindung mata, dan body harnest yang tidak di kunci pada scafolding pada saat posisi pekerja sedang berada di ketinggian,” ungkap Ketua PMB, Aldi.

Aldi menambahkan, bukan hanya keselamatan pada pekerja saja yang terabaikan, tetapi keselamatan pengguna jalan pun terbaikan. “Hasil temuan kami di lokasi pengerjaan proyek masih banyak tiang-tiang penyangga beton banyak yang belum memakai jaring sehingga sangat memungkinkan jika ada material yang jatuh bisa langsung terkena penggun jalan,” sebutnya.

Selain itu, OMB juga menyayangkan kepada pihak PT. Marga Sarana Jabar (Persero) selaku pemegang Proyek pembangunan jalan Toll BORR tahap 3 tidak adanya ketegasan kepada pihak kontraktor karena masih banyak kelalaian yang akan menimbulkan kejadian yang akan memakan korban.

“Kami juga akan segera melaporkan temuan dan data hasil kami advokasi dilapangan kepada Ombudsman RI, Kejaksaan Tinggi, Komite Keselamatan Konstruksi, dan Kementerian Ketenagaa Kerjaan (Kemenaker), agar ada tindakan yang tegas kepada para pemegang proyek yang mengabaikan keselamatan kerja, karena kami anggap perusahaan pemegang proyek dan perusahaan kontraktor sudah melanggar keselamatan dan kesehatan kerja UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (hukum keselamatan kerja). Kami juga akan terus mengawal terus kasus temuan ini yang akan didampingi oleh kuasa hukum kami,” tegasnya. (cep)