Hallobogor.com, Bogor – Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor telah selesai dilaksanakan secara serentak pada tanggal 27 Juni 2018 dan sempat berujung gugatan yang datang dari pasangan calon nomor urut 3 Jaro Ade-Ingrid Kansil ke Mahkamah Konstitusi.

Namun, gugatan itu telah kandas di perjalan lantaran MK telah mengabulkan eksepsi dari pihak termohon yang dibacakan pada agenda sidang pembacaan putusan Kamis, 9 Agustus 2018 lalu.

Kendati demikian, upaya hukum rupanya terus coba dilakukan sejumlah paslon. Kali ini, gugatan datang dari Ade Wardhana Adinata dan Asep Ruhiyat yang merupakan paalon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (lima) yang maju dari jalur perseorangan.



Melalui pengacaranya yang tergabung dalam Tim Advokasi dan Hukum AA5, telah resmi mengadukan 10 (sepuluh) Penyelenggara Pemilu yang ada di Kabupaten Bogor secara langsung ke DKPP RI yang beralamat di Jln. MH. Thamrin, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (13/8/2018).

Gusjoy Setiawan, salah satu kuasa hukumnya, mengatakan, pengaduan ini dilayangkan terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik pada saat sebelum dan ketika berlangsungnya rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten.

Menutnya, pengaduan didasari dengan adanya alat bukti yang telah dihimpun dan juga telah diserahkan ke DKPP. Bukti itu berupa bentuk dokumen dan juga bentuk elektronik.

“Kami menilai bahwa ada beberapa Pasal yang diduga telah dilanggar yakni, Pasal 9 huruf a Jo. Pasal 11 huruf c, Pasal 15 huruf a dan Pasal 17 huruf a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu,” ungkapnya.(cep)