Hallobogor.com, Bogor – Surat Edaran Kemendagri No. 903/3387/SJ tertanggal 30 Mei 2018 yang memerintahkan kepada seluruh kepala daerah untuk mengalokasikan dana APBD untuk THR dan Gaji ke-13 merupakan sebuah jebakan betmen kepada pemerintah daerah seluruh Indonesia.

“Maka kami dari aliansi lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) yang terdiri dari lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik (Kaki Publik) bersama Center for Budget Analysis (CBA) menilai, surat perintah  Kemendagri tersebut yang memaksa alokasi APBD untuk THR dan Gaji 13  bisa dianggap sebagai anggaran ilegal karena belum mendapatkan persetujuan DPRD dan banyak melanggar undang-undang,” tegas Koordinator Alaska, Adri Zulpianto, kepada Hallobogor.com.

Selain itu, surat perintah Kemendagri tersebut seperti menggali lobang kuburan untuk mengubur kepala daerah yang sudah mengalokasikan anggaran THR dan Gaji 13 PNS. Artinya, ketika kepala daerah mengikuti surat perintah menteri dalam negeri tersebut, maka  kepala daerah menjadi target makanan empuk aparat hukum seperti  KPK.

“Oleh karena itu, kami dari Alaska, sebelum nasi menjadi bubur, meminta Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan surat tersebut, karenaTHR dan Gaji 13 itu tidak tercantum dalam APBD 2018 supaya kepala daerah tidak menjadi pesakitan KPK,” tandasnya.

Yang kedua, kata Adri, pihaknya meminta Kementerian Keuangan Sri Mulyani untuk segera membatalkan THR dan Gaji 13 ASN dan Honorer di lingkungan pemerintah pusat, karena hal ini hanya menjadi bentuk ketidakadilan bagi ASN di tingkat daerah. Di mana anggaran THR dan Gaji 13 disediakan oleh pemerintah pusat, sedangkan THR maupun gaji ke- 13 untuk pemerintah daerah alokasi anggaran disuruh cari sendiri dalam APBD. (cep)