Hallobogor.com, Bogor – Jokowi menolak usul Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang eks napi koruptor menjadi calon anggota legislatif (caleg) di pemilu yang akan datang. Praktis penolakan Jokowi ini mendapat respons miring berbagai kalangan.

Sejumlah lembaga menilai, penolakan Jokowi bertentangan terhadap Nawacita yang ingin menciptakan revolusi sistem pemerintahan yang bersih dari korupsi. Sehingga hal ini menjadikan Nawacita jadi Nawaduka.

“Kami dari Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) yang terdiri dari Lembaga Kaki Publik (Lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik) bersama CBA (Center For Budget Analysis) meminta kepada KPU untuk tetap berjihad melawan koruptor dengan cara melarang eks napi korupsi sebagai anggota legislatif,” tegas Koordinator Alaska, Adri Zulpianto, kepada Hallobogor.com.

Diperkirakan, napi koruptor yang akan ikut menjadi caleg 2019 akan semakin banyak dan meningkat. Hal ini berdasarkan data pada tahun 2016, terdapat 1.101 tersangka kasus pidana korupsi dengan mengalami kerugian negara hingga mencapai Rp1,5 triliun. Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2017 dengan 1.298 tersangka kasus korupsi yang mengakibatkan peningkatan kerugian negara mencapai Rp6,5 triliun.

“Kalau mantan napi koruptor tidak dilarang menjadi caleg, maka bisa-bisa partai politik dikuasai oleh mantan para koruptor, yang bukan hanya merusak partai politik tapi juga bisa merusak lembaga legislatif sebagai lembaga perwakilan rakyat. Atau tahun 2019, lembaga legislatif bukan lagi sebagai lembaga perwakilan rakyat tapi sudah berubah menjadi lembaga perwakilan koruptor,” papar Adri.

Alasan lain kenapa napi korupsi harus dilarang menjadi caleg, sambung Adri, karena jika dibiarkan mereka jadi caleg merupakan bentuk ketidakadilan bagi caleg miskin. Ditengarai mantan napi korupsi ini masih memiliki harta kekayaan tersembunyi dan melimpah yang bisa mempengaruhi para pemilih.

Pada saat mantan napi korupsi d proses hukum, para penyidik tidak menggunakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada banyak tersangka koruptor. Sehingga, harta tersangka korupsi ini masih masih aman tersimpan untuk modal politik.

“Selain itu, kami menengarai harta kekayaan napi koruptor ini bisa digunakan sebagai modal untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Harta kekayaan ini juga bisa digunakan untuk mempengaruhi masyarakat agar mereka dapat terpilih dibandingkan dengan caleg miskin atau dhuafa,” ujar Adri.

“Dengan demikian, kami dari Alaska menolak mantan napi koruptor menjadi caleg. mereka tidak pantas mewakili rakyat, karena mantan napi ini sudah memiliki dosa besar terhadap masyarakat, dosa besar tersebut diperlihatkan ketika mereka, mencuri uang rakyat dan memiskinkan rakyat,” tandas Adri Zulpianto. (cep)