Hallobogor.com, Cibinong-Kekecewaan demonstran yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Penyelamat Bogor (AMPB) yang menyuarakan aspirasi rakyat kini kian mendalam. Pasalnya, delegasi AMPB hanya diterima oleh perwakilan Bupati Bogor tanpa penjelasan apapun.

Aksi demonstrasi yang kembali mengepung kantor Pemerintah Kabupaten Bogor, Kamis (08/09/2016) siang, menuntut pertanggung jawaban Bupati Bogor selama menjabat dalam menjalankan amanat Undang – undang dan amanah masyarakat Kabupaten Bogor.

“Semakin hari semakin jelas terasa dan semakin nampak terlihat. Ada nya Dana SILPA selama dua Tahun berturut – turut yang menunjukan Bupati Bogor telah Gagal dalam melakukan pengelolaan dan managemen Pemerintah Kabupaten Bogor,” lantang Rukhyat Sujana, Koordinator AMPB.

Tak hanya itu, lanjutnya, Aliansi Masyarakat Penyelamat Bogor sangat kecewa dan marah atas ketidakhadiran pimpinan Kabupaten Bogor untuk berdialog.

“Padahal poin-poin tuntutan masalah yang akan kami sampaikan bukan persoalan yang sepele dan hubungan dengan kepentingan khalayak rakyat Bogor.

“Jadi kami simpulkan bahwa Bupati Bogor sudah tidak mempunyai kepedulian dan kepekaan terhadap masalah yang ada. Maka dengan ini kami tegaskan akan senantiasa melakukan gerakan-gerakan massa rakyat terhadap kedzoliman yang dilakukan para elit pejabat Kabupaten Bogor,” tambahnya.

Untuk diketahui, sejumlah delegasi AMPB secara tegas menolak untuk melakukan dialog bersama para perwakilan Bupati Bogor, yakni Burhanudin selaku Asisten Pemerintahan, Rustandi selaku Kepala Dinas Keuangan Kabupaten Bigor dan Edi Wardani selaku Kepala Dinas Bina Marga di ruang rapat Bupati Bogor.

Hal ini dikarenakan, delegasi AMPB ingin bertatap muka dan berdialog langsung dengan Bupati Bogor guna membahas persoalan-persoalan krusial yang menyangkut hajat hidup rakyat. Sekaligus meminta Bupati Bogor untuk menindaklanjuti pernyataan sikap AMPB.

Pernyataan sikap itu meliputi, Meminta Kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bogor Untuk Segera Menunjuk Wakil Bupati Bogor dalam waktu secepatnya; Seret Dan Adili Para Koruptor yang ada di Kabupaten Bogor; Meminta Pemerintah Untuk menyediakan Rempat Relokasi bagi para PKL Di Puncak; Meminta Pemerintah dan DPRD Kab Bogor Untuk Tegas kepada PT JDG yang yang Telah Merugikan Petani Ikan Para Di Pamijahan; Meminta Tegas Kepada Pemkab Bogor Atas kerjasama dengan Pemkot Bogor Dalam Masalah TPAS Galuga; Meminta agar Desa desa diberi tambahan dalam pembangunan Ged desa karena dari Dana desa tdk bisa untuk pembangunab gedung kantor desa; Meminta tegas agar Prostitusi di Puncak dan seluruh wil kab bogor di berantas; Meminta ketegasan agar Kepala dinas Bina marga dan dinas pendidikan di pecat; Agar semua biaya PSB di SMP dan SMU/SMK di hapuskan; dan, Aturan one way yg ada di jalur Puncak.dihapuskan dan secepatnya dibangun Jalur Utara dan selatan demi untuk menghidupkan ekonomi dan transportasi kedua wilayah tersebut. (als/dan)