Hallobogor.com, Cibinong – Bupati Bogor, Hj. Nurhayanti, dijadualkan akan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2015 kepada DPRD Kabupaten Bogor melalui sebuah Rapat Paripurna pada Senin (9/5/2016). Setiap fraksi akan menyampaikan pandangan atau tanggapan terhadap LKPj tersebut.

Direktur Eksekutif Budgeting Analisis Center atau Bancet, Imam Wijaya, SH., melontarkan kritik pedas atas LKPj tersebut. “LKPj Bupati Bogor memalukan. Semoga pandangan setiap fraksi memberikan kritik dan solusi pada LKPj Bupati,” katanya.

Imam memaparkan, dalam LKPj Bupati tercatat alokasi belanja pegawai Rp2.131.994.457.000, belanja modal Rp2.003.790.725.000, dan belanja barang dan jasa Rp1.457.838.443.000. Dari gambaran ini semua total APBD Rp6.770.520.774.000 dan total penyerapannya hanya sekitar Rp5.638.217.124.886 atau 83,28%.

“Penyerapan antara belanja modal dan belanja pegawai lebih banyak belanja pegawai. Hal ini mengindikasikan bahwa pegawai Pemkab Bogor banyak makan gaji buta dibandingkan dengan bekerja dan melayani masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari penyerapan belanja pegawai sampai 87,9% atau Rp1.874.396.216.842. Sedangkan belanja modal untuk meningkatkan pelayanan masyarakat hanya 72,84% atau Rp1.459.655.162.038,” jelasnya.

Menurut Imam, rendahnya realisasi belanja modal menunjukkan kualitas perencanaan yang buruk. Akibatnya, masalah-masalah program dan anggaran yang seharusnya dapat terselesaikan tahun 2015 menjadi tertunda penyelesaiannya.

“Rendahnya realisasi belanja modal tersebut tentu sangat disayangkan di tengah mendesaknya kebutuhan pemenuhan program dasar publik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka isolasi daerah, pengembangan wilayah dan peningkatan pelayanan publik dasar menjadi terhambat,” ujarnya.

Imam juga mengatakan, wajar masyarakat Bogor masih banyak yang miskin karena belanja modal yang disediakan sebesar Rp2.003.790.725.000 hanya Rp1.459.655.162.038 yang direalisasikan. Selanjutnya dalam LKPj Bupati target penurunan kemiskinan antara 7-5% dan realisasi penurunan kemiskinan sampai 9% artinya melebihi target yang dicapai.

“Jadi target kinerja yang dicapai bupati dalam pengentasan kemiskinan diduga sebuah kebohongan publik. Karena anggaran yang disediakan dalam Belanja Modal Rp2.003.790.725.000 yang terserap hanya Rp1.459.655.162.038 atau dilihat dari SiLPA sebesar Rp1.350.491.603.259 atau 16,72% memperlihatkan banyak program yang mandeg atau tidak direalisasikan dan lelang yang sengaja digagalkan,” ungkap Imam.

Sehingga, lanjutnya, jika mengambil korelasi antara tingginya SiLPA dan APBD maka mustahil kemiskinan bisa turun.

Berdasarkan hal tersebut, Bancet menyatakan sikap; mendesak Bupati Bogor Untuk mengganti tim TAPD karena dinilai paling bertanggungjawab dalam gagalnya perencanaan dalam bentuk program dan anggaran dalam APBD tahun 2015.

“Kami juga mendesak fraksi-fraksi untuk membentuk Pansus LKPj Bupati karena banyak data yang tidak valid dan akurat. Dan Pansus LKPj ini untuk menelusuri tingginya SiLPA sebesar Rp1.350.491.603.259. Karena SiLPA ini rezeki yang tertahan untuk kebutuhan masyarakat,” tukasnya.(cep)