Hallobogor.com, Bogor – Sejumlah unit bangunan komersil di Jalan Veteran II Desa Banjarwaru, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, masih saja kokoh berdiri. Ironinya, bangunan yang terdiri dari ruko, warung, dan rumah tinggal tersebut secara kasat mata telah melanggar banyak aturan.

Bangunan yang tepat berada di bibir jalan di samping proyek The Leaf tersebut, melanggar garis sempadan jalan (GSJ), garis sempadan bangunan (GSB), dan tak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Parahnya lagi, pemilik bangunan dengan sengaja merusak guardrail (besi penahan). 

Padahal, guardrail tersebut sengaja dibangun Dinas Bina Marga (sekarang Dinas PUPR) Kabupaten Bogor tiga tahun lalu pasca longsor tebing jalan. Guardrail berbahan besi dan tembok tersebut jauh lebih dulu ada dibanding bangunan komersil tersebut.

Pantauan di lokasi, guardrail tersebut kini hanya tinggal puing dan rata dengan permukaan jalan. Pemilik bangunan komersil tersebut diduga kuat sengaja merusaknya lantaran merasa bangunannya terhalangi guardrail. 

Perusakan guardrail dan sejumlah pelanggaran oleh pemilik bangunan tersebut sebenarnya sudah pernah menjadi buah bibir setahun lalu. Malah, pihak UPT Tata Bangunan maupun UPT Jalan dan Jembatan Ciawi telah melayangkan surat teguran kepada pemilik bangunan yang disebut-sebut anggota DPRD Kabupaten Bogor.

“Kami telah konfirmasi ke Dinas PUPR. Kami mendapat jawaban, pemilik bangunan tersebut adalah anggota DPRD Kabupaten Bogor dan telah mengajukan permohonan kepada Bupati,” ungkap salah seorang staf di UPT Jalan dan Jembatan Ciawi, Selasa (28/11/2017).

Mengetahui hal tersebut, tokoh pemuda Kecamatan Ciawi, Abdul Kholik, merasa berang. “Guardrail itu kan dibangun oleh pemerintah menggunakan uang rakyat. Seorang anggota dewan itu kan yang membuat aturan, berfungsi mengawasi pembangunan, ini malah merusak sarana prasarana jalan umum demi kepentingan pribadinya. Dewan itu seharusnya meneladani dan memberikan contoh yang baik kepada rakyat,” katanya.

Abdul Kholik menegaskan, karena itu merupakan aset negara maka siapapun yang melakukan perusakan apalagi untuk kepentingan pribadi maka maka pelakunya harus diberikan sanksi. “PKL saja yang berdagang di trotoar dan daerah milik jalan dibongkar. Bupati harus adil dong,” tegasnya.

Abdul Kholik mengemukakan, apabila Bupati dan pihak berwenang membiarkan hal tersebut maka akan menjadi preseden buruk bagi penegakan keadilan, peraturan hukum dan perundang-undangan maupun peraturan daerah. “Bukan tidak mungkin warga yang lain akan ikut-ikutan hal serupa,” ujarnya.

Sekadar informasi, sanksi bagi perusak barang negara dan sarana prasarana jalan diancam kurungan penjara hingga 15 tahun dan atau denda hingga miliaran rupiah. Bab VIII Pasal 63 dan 64 UU No 38/2004 dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 bulan atau denda paling banyak Rp 1,5 miliar.

Dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pasal 28, orang yang merusak prasarana jalan sehingga tidak berfungsi diancam pidana penjara pidana paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 50 juta. (cep/wan)