Hallobogor.com, Ciawi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor setiap tahun menggulirkan dana bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH. Dana bantuan ini sebagai bagian dari pengentasan angka kemiskinan di bumi Tegar Beriman.

Akan tetapi disayangkan, dalam pelaksanaannya kerap diwarnai persoalan. Hal ini juga tak lepas dari lemahnya pengawasan oleh dinas berwenang di Pemkab Bogor.

Di beberapa desa dana RTLH yang seharusnya diterima Rp10 juta namun sudah tak utuh diterima rumah tangga sasaran. Dalam praktiknya, bau modus korupsi selalu tercium dilakukan oleh aparat Pemerintah Desa.

Hal ini seperti yang menimpa Baesuni, warga RT 03/04 Desa Bitungsari, Kecamatan Ciawi. “Semula saya merasa senang kedatangan staf desa yang menjelaskan bahwa saya mendapatkan bantuan dana untuk perbaikan rumah saya, sejumlah Rp6,5 juta,” katanya kepada Halloapakabar.com.

Dana sejumlah itu, kata Baesuni, tidak penuh berbentuk uang cash. “Saya diberi uang cash sejumlah Rp1.500.000 dan sisanya disuruh mengambil bahan bangunan ke toko bangunan yang sudah ditunjuk oleh pegawai desa tadi seharga Rp5.000 000. Waktu itu dengan senang hati saya bergegas menuju toko untuk mengambil bahan bangunan yang diperlukan. Seteleh dihitung dari bon toko bangunan itu, ternyata bahan bangunan yang saya bawa hanya seharga Rp3.900.000,” ungkap Baesuni.

Baesuni pun kembali ke toko bangunan untuk mengambil sisanya. “Tapi ketika saya kembali ke toko itu untuk mengambil sisanya, kata pemilik toko itu saldonya sudah habis. Memang hanya segitu, dan bon yang saya dapat dari toko bangunan tadi diambil oleh petugas desa. Ketika saya tanyakan, bahwa bahan bangunan yang saya ambil dari toko itu tidak mencapai Rp5.000.000, orang pegawai desa itu ngomong mau mengirim sisanya. Tapi sampai saat ini tidak ada. Jadi total dana yang saya dapat hanya Rp5.600.000 saja,” bebernya terlihat geram.

Akibat dana bantuan RTLH itu ‘dikorupsi’ di tengah jalan, perbaikan rumah Baesuni pun menjadi menggantung. “Atapnya belum beres, begitu pun bagian dalam belum rapi,” keluhnya.

Menurut dia, warga penerima lainnya juga mengalami hal serupa. Akan tetapi kebanyakan warga tak berani mengungkapkan persoalan tersebut lantaran takut intervensi. (wan)