Hallobogor.com, Bogor – Sektor kesehatan masih menjadi problem di negara Indonesia. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat ini masih banyak yang harus dibenahi di berbagai sisi dan tidak bisa hanya menggantungkan ada salah satu pihak.

Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Ichsan Firdaus, untuk mewujudkan program gerakan masyarakat hidup sehat (germas) atau gerakan Indonesia sehat perlu terobosan di berbagai sisi. Baik dari sisi partisipasi, perbaikan sistem, akses pelayanan, maupun koordinasi dan sinkronisasi antarinstansi.

Ichdan menjelaskan, program germas atau gerakan Indonesia sehat yang berbasis keluarga ini sesungguhnya adalah program partisipasi masyarakat yang lebih mengedepankan tindakan preventif (pencegahan) dibandingkan kuratif (pengobatan).

“Program ini bukan hanya milik Kementerian Kesehatan tapi seluruh elemen masyarakat, terutama institusi pendidikan dan institusi keagamaan yang informal. Di Kabupaten Bogor ini misalnya, banyak sekali institusi keagamaan yang bisa dirangkul, para habaib, ustad, kiai kampung, ajengan, yang semestinya bisa menggerakkan masyarakat untuk menjaga gerakan hidup sehat. Kalau itu tidak terjadi dan institusi-institusi itu tidak dirangkul, saya kuatir program tersebut tidak akan efektif,” ungkapnya saat menjadi narasumber dalam acara talkshow Bincang Sehat di kawasan Gadog, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jumat (20/7/2018).

Dari sisi akses pelayanan kesehatan, menurut Ichsan pemerintah perlu memperkuat akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. “Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor misalnya, harus bisa memastikan bahwa 101 Puskesmas se-Kabupaten Bogor sebagai layanan kesehatan primer dan ujung tombak bisa menjangkau masyarakat. Karena selama ini masih ada informasi banyak masyarakat yang kesulitan dalam pelayanan kesehatan, dari kartu BPJS yang tidak berfungsi, tidak dilayani dengan baik, tingkat hunian rumah sakit masih menguatirkan dan sebagainya. Hal-hal seperti ini harus menjadi perhatian serius ke depan,” kata wakil rakyat asal Dapil V Kabupaten Bogor ini.

Soal sinkronisasi dan koordinasi antarinstansi dan program tak kalah pentingnya. Ichsan menegaskan, perlunya sinkronisasi antara program Jamkesda, Jamkesmas, dengan BPJS, karena sering kali tumpang tindih di daerah. “Memang soal sinkronisasi ini masih jadi masalah di negeri ini. Di tengah keterbatasan anggaran, sistemnya harus diperbaiki agar tetap berjalan. Kuncinya sinkronisasi dan koordinasi antarinstansi. Apalagi, program kesehatan ini bukan hanya milik Kementerian Kesehatan, tetapi ada BKKBN, BPPOM, dan lainnya,” jelasnya.

Khusus soal gizi buruk atau kasus-kasus stunting yang banyak terjadi di Kabupaten Bogor, Ichsan Firdaus meminta Pemkab Bogor bertindak cepat. “Puskesmas sebagai pelayanan kesehatan terdepan harus bisa mendeteksi dari awal. Apalagi informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor kasus stunting atau gizi buruk ini masih 28 persen, masih lebih tinggi dari ketetapan WHO yang membatasi di bawah 20 persen. Ini jadi agenda besar kita di Kabupaten Bogor,” tegasnya.

Kejadian-kejadian gizi buruk dapat dihandle kalau akses-akses pelayanan kesehatan dapat lebih diperkuat. “Makanya saya mendesak agar Posyandu harus diaktifkan kembali bahkan lebih diperkuat dan dipertajam agar jangan hanya melakukan kegiatan seremonial. Posyandu sebetulnya cermin dari peran serta masyarakat untuk memberikan pelayanan dan akses kesehatan. Program Posyandu ini sudah ada sejak zaman orde baru,” paparnya.

Selain itu, Ichsan juga mendesak agar kepastian informasi rujukan bagi pasien rumah sakit bisa diperbaiki termasuk mengusulkan agar memperbanyak jenis obat agar masyarakat ada pilihan.

Narasumber lainnya, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Kabupaten Bogor, Dede Agung Priatna, mengemukakan, kasus stunting atau gizi buruk di Kabupaten Bogor masih jadi PR bersama. Di mana survei 2013 kasus stanting di Kabupaten bogor cukup tinggi mencapai 28 persen atau melebihi target WHO tetapkan 20 persen.

“Kasus stunting ini perlu intervensi asupan gizi dan kondisi lingkungannya. Soal stunting ini penting karena biasa terjadi jauh sebelumnya, saat masih hamil. Faktor asupan gizi yang kurang di saat ibu hamil bisa berdampak buruk. Anak adalah investasi bangsa ke depan,” sebutnya.

Ia menambahkan, tiga program kesehatan menjadi prioritas di antara 25 penciri menuju visi Kabupaten Bogor jadi kabupaten termaju di Indonesia. ” Tiga program itu; peningkatan angka harapan hidup, fungsi layanan kesehatan, dan jaminan kesehatan masyarakat,” imbuhnya. (cep/wan)