Hallobogor.com, Bogor – Selama 74 tahun Indonesia merdeka dinilai belum sepenuhnya dirasakan oleh sebagian masyarakat di kawasan Puncak, Kecamatan Megamendung dan Cisarua, Kabupaten Bogor, khususnya mereka yang berprofesi sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL). Demikian dikatakan Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) saat menggelar aksi unjuk rasa di Komplek Perkantoran Pemkab Bogor, Kamis (9/8/2018).

“Kabupaten Bogor yang memiliki visi menjadi kabupaten termaju di Indonesia, nyatanya sampai saat ini belum terealisasi. Yang katanya ingin meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, justru yang ada adalah penggusuran dan pengusiran pelaku ekonomi pada tahun 2017 lalu, yakni PKL sejalur Puncak yang menjadi penggerak ekonomi mikro di Kabupaten Bogor. PKL yang seharusnya diberdayakan justru selalu tidak diikutsertakan dengan berbagai dalih dan alasan,” ungkap Koordinator Aksi, Fahreza.

Padahal, kata Fahreza, rakyat juga berhak memberikan masukan terkait kebijakan relokasi PKL yang aman dan murah, serta lebih bermanfaat dan menjadi daya tarik bagi para wisatawan.

“Entah mau dijadikan seperti apa wilayah Puncak, sampai saat ini belum ada transparansi terkait penataan perencanaan pembangunan kawasan Puncak. Para PKL selalu dihantui oleh penggusuran dan pengusiran,” tegasnya.

Dalam aksinya, Repdem dan PKL sejalur Puncak memberikan tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) kepada Bupati Bogor Nurhayanti. Yakni;

1. Tidak akan ada penggusuran PKL Puncak sebelum ada tempat relokasi yang aman, nyaman, dan harga murah;
2. Libatkan kami (PKL Puncak) dalam rencana penataan wilayah Puncak;
3. Meminta penjelasan terkait penataan puncak seperti program pelebaran jalan, rencana relokasi, kapan dan seperti apa penataannya. (cep)