Hallobogor.com, Bogor – Peringatan keras dan teguran Pemerintah Kota Bogor dan DPRD ke pihak Transmart ternyata ompong. Faktanya, Transmart Tajur di Jalan Daya Tajur, Kelurahan Pakuan, Kecamatan Bogor Selatan, tetap melakukan aktivitas pembangunan meski belum mengantongi perizinan.

“Kami sangat menyayangkan sikap arogan dari Transmart Tajur yang tidak mengindahkan aturan di Kota Bogor. Harus diperiksa nih oleh yang berwenang, kenapa mereka bisa seberani itu, apa sudah ada yang menjamin izin mereka akan keluar dan Satpol PP tidak akan bisa berbuat apa-apa atau memang merekanya yang bebal tidak mau mematuhi aturan di Kota Bogor,” ungkap tokoh masyarakat Kota Bogor, Dadang Danubrata.

BACA JUGA : Satpol PP Akhirnya Menyegel Transmart Tajur

Dadang yang juga sebagai calon Walikota Bogor ini menegaskan, apa yang dilakukan oleh pihak Transmart maupun kontraktor pelaksana pembangunannya itu sangat bertentangan dan masuk kategori pelanggaran berat. 

“Apakah aktivitas pembangunan ilegal di sana itu sudah ada yang memberikan jaminan perizinan, atau memang pihak pengusahanya yang memang tidak memiliki etika. Kalau sudah ada yang menjamin izin pasti keluar dan Satpol PP dibuat tidak berkutik, maka harus diusut siapa oknumnya, karena dia pejabat di Kota Bogor dibuat hilang wibawa dan kewenangannya. Apapun yang diinstruksikan oleh pejabat Kota Bogor dianggap angin lalu saja. Sidak Plt Walikota dan pimpinan DPRD beberapa waktu lalu dianggap kunjungan biasa saja. Kalau suda seperti ini mau jadi apa kota Bogor apabila wibawa pemerintahannya sudah tidak ada dan tidak dihargai,” tegasnya.

Tokoh warga sekitar, Salim Abdullah, juga menyayangkan sikap Pemkot Bogor yang tidak tegas terhadap pelanggaran berat yang dilakukan Transmart Tajur. “Ini aktivitas pembangunan yang dilakukan tanpa memiliki IMB seharusnya sudah disegel atau ada tindakan polisional, tetapi kenapa dibiarkan begini, ada apa dengan Satpol PP,” herannya.

Ia juga meminta kepada Pemkot Bogor agar tidak mengeluarkan perizinan untuk pembangunan Transmart Tajur. Karena, lokasi itu merupakan sangat rawan terjadi kemacetan. “Belum apa-apa saja pihak pengusaha sudah melakukan pelanggaran berat, bagaimana nantinya. Kalau bisa jangan diberi izin, karena mereka tidak menunjukkan sebagai pengusaha yang baik. Membangun dulu tanpa memiliki perizinan, tentu ini sangat melanggar aturan yang ada. Kami berharap Pemkot Bogor tegas dan tidak mengobral izin terhadap pengusaha nakal dan tidak beretika,” tandasnya.

Terpisah, Kabid Penegak Perda Satpol PP Kota Bogor, Dani Sugendar, mengaku, pihaknya akan mengecek ke lokasi dan kembali memanggil pihak kontraktor pelaksana Transmart Tajur untuk menemui penyidik PPNS Satpol PP.

“Nanti Senin kita panggil lagi pihak Transmart Tajurnya, kita juga akan melihat ke lokasi. Intinya mereka tidak boleh melakukan aktivitas pembangunan apapun,” singkatnya. (dns)