Hallobogor.com, Bogor – Bogor – Kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dibawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Bogor, Bima Arya dan Usmar Hariman mendapat sorotan kalangan mahasiswa. Badan Ekskutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor menganggap kinerja Pemkot Bogor kurang memuaskan satu tahun terakhir. Hal ini terbukti dari LKPj Walikota Bogor tahun 2015.

“Dua tahun bukanlah waktu yang singkat bagi Bima Arya untuk mengenal Bogor dengan realita dan permasalahanya. Bila tahun pertama dianggap sebagai masa adaptasi maka tahun kedua seharusnya sudah mencerminkan kinerja nyata sebagai Walikota bukan sekedar citra semata,” kata salah satu Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UIKA Bogor, Fikar Robbani disela aksi unjuk rasa di Balaikota Bogor, Jumat (29/4/2016).

Disebutkan Fikar, dalam RPJMD tahun 2015-2019 ditetapkan target indikator kerja tahun 2015 salah satu mencolok adalah IPM anjlok berada di angka 73,1 dari target capaian 77,7. Bahkan jauh dibawah IPM sebelumnya tahun 2014 yang berada di angka 76,7. “Pencapaian IPM sangat disayangkan. IPM itu merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Selain itu IPM juga merupakan data stategis sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU),” sebutnya, seperti dikutip Halloapakabar.com.

Lanjut Fikar, pada pengelolaan APBD terjadi peningkatan SiLPA tahun 2015 mencapai Rp339 miliar. Angka tersebut merupakan angka terbesar setidaknya dalam 5 tahun terakhir. “Dana SiLPA Rp339 miliar ini tidak sedikit kalau dimamfaatkan bisa digunakan untuk membangun infrastruktur, pendidikan dan penyediaan lapagan kerja,” sambungnya.

Dalam aksinya juga mahasiswa menyoroti pencapaian enam program prioritas pembangunan di tahun 2015 seperti yang selama ini digaungkan Walikota Bogor Bima Arya. Pada penataan transportasi dan angkutan umum, mereka menilai masih belum berkembang dan stagnan. Fakta di lapangan masih didapat perdebatan dan pertanyaan perihal kebijakan sistem satu arah (SSA).

Penataan dan pemberdayaan PKL, Pemkot Bogor masih gagal, bahkan menimbulkan permasalahan baru dengan ada pejabatnya tersandera dengan kasus pembelian tanah di Pasar Warung Jambu. “Memang untuk penataan ruang publik seperti taman kami apresiasi, namun ada beberapa catatan, pembangunan yang tidak dibarengi perencanaan menyeluruh misalnya penyedian area parkir dan PKL, serta aspek sosial lainnya,” imbuh dia.

Fikar menandaskan, terkait dengan transformasi budaya dan reformasi birokasi, Pemkot Bogor juga dinilai tidak berhasil. Ini dibuktikan banyaknya keluhan masalah perijinan, KKN dan lainnya. “Komunikasi publik antara pejabat masih kurang baik, termasuk dengan DPRD yang menyebabkan banyak agenda legislasi yang tidak terselesaikan. Termasuk penanggulangan kemiskinan belum disetuh dalam LKPj. Banyak keluhan pelayanan kesehatan warga melalui program BPJS atau kartu sehat yang dikeluarkan pemerintah,” tandasnya. (hrs).