Hallobogor.com, Bogor – Ratusan masyarakat dari berbagai desa di wilayah selatan Kabupaten Bogor mengikuti sosialisasi penataan batas desa yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), Senin (5/11/2018). Sosialisasi ini digelar di Bumi Arasy Resort, Desa Ciderum, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.

Sosialisasi ini sendiri terselenggara berkat inisiasi Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDIP asal Kabupaten Bogor Adian Yusak Napitupulu. Dalam acara sosialisasi yang bertema “peran informasi geospasial berbasis Katalog Unsur Geologi Indonesia (KUGI) untuk mendukung penataan batas wilayah desa” ini, Adian ikut hadir dan memberikan pengarahan.

Kepala Pusat Manajemen dan Diseminasi BIG, Dr. Ing. Khafid, menegaskan bahwa garis batas wilayah secara jelas sangatlah penting dan harus ditetapkan dengan aturan. “Kalau tidak jelas rawan konflik yang berdampak pada pembangunan. Tapi meski belum jelas tidak harus terjadi konflik. BIG bekerjasama dengan Kemendagri maupun BPN dalam mengelola tata batas wilayah,” ungkapnya.

Khafid menjelaskan, dengan mengikuti peta standar KUGI yang baru diberlakukan 5-10 tahun terakhir ini diharapkan peta-peta wilayah yang sudah ada mudah diintegrasikan. Selain itu, ke depan, untuk meminimalis terjadinya sengketa/konflik batas wilayah.

Jika terjadi sengketa batas, baik batas wilayah desa/kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, atau provinsi bisa diselesaikan dengan kesepakatan antarwilayah. Jika tidak terjadi kesepakatan maka Mendagri bisa memutuskan dan mengeluarkan keputusan untuk provinsi, gubernur untuk kota/kabupaten, dan bupati dan walikota untuk konflik batas wilayah kecamatan atau desa/kelurahan.

“Demikian pula misalnya perbatasan suatu wilayah itu berupa jalan. Terkadang suatu desa tidak akan memperbaiki jalan yang hancur meski banyak dilalui masyarakat karena jalan tersebut bukan termasuk ke dalam wilayahnya. Maka teknisnya bisa diselesaikan dengan cara koordinasi antarkepala daerah atau pimpinan wilayah yang bersangkutan,” ujarnya.

Secara umum, imbuh Khafid, sengketa batas wilayah untuk wilayah di Pulau Jawa tidak banyak terjadi. Masalah seperti ini justru banyak terjadi di luar Jawa akibat otonomi daerah dan atau terkait potensi atau di suatu lokasi terdapat sumber daya alam. Atau, bisa pula terjadi jika di suatu perbatasan wilayah terdapat sumber atau potensi bagi pendapatan daerah, misalnya terdapat pusat bisnis/komersil. (cep/wan)