Hallobogor.com, Bogor – Pasangan calon nomor urut 3, Bima Arya Sugiarto, menyatakan bahwa Kota Bogor sangat membuka diri untuk pengusaha yang ingin berinvestasi. Namun, jangan harap investor ‘nakal’ bisa dengan mudah mendapatkan tanda tangan sang Walikota. 

Dalam ‘Dialog Politik Membedah Visi Misi Calon Walikota Bogor’, Selasa (13/3/2018), Bima menegaskan bahwa ‘Bogor Is Not For Sale! (Bogor tidak untuk dijual, red)’.

“Kalau ada yang bilang saya mengobral izin, silahkan lihat datanya. Sangat ketat, Bogor is not for sale. Dari 20.866 permohonan perizinan yang masuk, yang disetujui 13.636 atau yang ditolak sekitar 40 persen. Ini data tiga tahun terakhir,” ungkap Bima di hadapan panelis dan ratusan penonton.

Menanggapi itu, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) IPB Aji Hermawan, balik bertanya kepada Bima Arya. “Setiap keputusan investasi tentu memiliki beragam dampak, baik positif maupun negatif. Kenapa bisa ada investor ini mendapatkan izin cepat, yang satunya tidak? Lalu, apa yang menjadi prioritas investasi di Bogor ini? Kemudian saya ingin melihat ketika kebutuhan investasi semakin besar, bagaimana kemudian Kota Bogor menyisiati pembiayaan investasinya? Bagaimana pola itu dijalankan?,” beber Aji, bertanya.

Bima Arya kemudian menjawab satu per satu pertanyaan yang diajukan panelis. Bima menyatakan, untuk menyiasati kebutuhan pembiayaan investasi  yang dibutuhkan Kota Bogor, pemerintah tidak bisa mengandalkan dana APBD saja, untuk itu setiap tahunnya ia pernah menggelar forum CSR.

“Yang pertama seluruh invetasi harus kita kaitkan dengan program prioritas. Jadi, setiap tahun itu ada forum CSR. Kita undang para pengusaha yang ingin mengucurkan dananya. Kita sodorkan menunya ke mereka, silahkan mereka mau pilih apa. Jangan sampai mereka mengucurkan sesuatu tapi bukan prioritas atau bukan yang dibutuhkan Kota Bogor,” jelasnya.

Kemudian, lanjut Bima, program-program kolaborasi akan terus dilakukan ke depannya untuk menentukan arah Kota Bogor. “Setiap tahun ada Bogor Economic Summit. Biasanya dengan Kabupaten Bogor. Nah, disitu kita siapkan apa saja yang kita butuhkan terkait program prioritas. Untuk trasportasi apa, untuk kemiskinan apa, untuk PKL apa, dan untuk tata ruang apa,” terang dia.

“APBD kita terbatas hanya Rp2,3 triliun. Tidak cukup untuk membiayai semua. Tentunya sumber lain dari CSR swasta, bantuan provisni maupun nasional, dan yang terakhir adalah yang sekarang banyak dijajaki adalah public private partnership. Ini agak ribet, agak panjang tapi sudah ada yang menerapkan. Untuk RSUD ke depan kita butuh anggaran yang cukup besar. Pusat dan provonsi mungkin ga cukup dananya. Karena itu sekarang kita melihat kemungkinan mendanai RSUD melalui pola public private partnership yang sukses dilakukan di Buleleng, Bali,” tambahnya.

Bima juga menjawab pertanyaan panelis soal adanya investor yang mendapatkan izin yang cepat dan tidak. “Setiap permohonan investasi yang masuk harus melalui proses. Karena akan terkait juga dengan tata ruang Kota Bogor. Ada badan koordinasi untuk pengaturan tata ruang. Ada ahli tim bangunan dan gedung di situ untuk mengkaji dari aspek kelayakan bangunan, dan sebagainya. 

Di situlah bisa menjelaskan, kalau prosesnya lama, berarti ini ada masalah. Ada masalah dengan tata ruang, ada maslah dengan desain bangunan, ada masalah dengan lingkungan, mungkin ada masalah dengan warga. Nah itu menjawab pertanyaan bapak tadi kenapa yang satu bisa cepat dan kenapa yang satu tidak. Cepat, kalau sesmuanya sesuai,” pungkasnya. (cep)