Hallobogor.com, Bogor – Persidangan kasus jual beli tanah milik Hendricus Kawidjaja Ang alias Angkahong oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menunjukkan fakta-fakta baru yang makin menarik untuk terus diikuti dan dicermati.

Sedikitnya ada dua fakta baru yang dikemukakan oleh Suprapto Dikusumo selaku kuasa hukum Angkahong saat menjadi saksi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jalan RE Martadinata, Bandung, Rabu (27/7/2016). Dalam sidang itu, dia didampingi Antonius Angkawidjaja, putra dari Angkahong.

Seperti dikutip Halloapakabar.com, fakta pertama, Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto, sempat mendatangi rumah sang tuan tanah Angkahong paska penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) eks Jalan MA Salmun, tepatnya seusai lebaran tahun 2014 lalu.

Fakta kedua, musyawarah kesepakatan harga antara Pemkot Bogor dengan Angkahong tidak diikuti oleh semua tim pengadaan tanah.

“Waktu itu Walikota (Bima Arya, red) datang ke rumah pak Angkahong. Tepatnya setelah lebaran tahun 2014 dengan alasan silaturahim,” ungkap Suprapto Dikusumo di hadapan Majelis Hakim.

Kesaksian Suprapto Dikusumo ini tentu saja cukup mengejutkan. Karena, sebelumnya kasus datangnya Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman dan Ketua Komisi C DPRD Kota Bogor ke rumah Angkahong, sempat menjadi buah bibir masyarakat dan pemberitaan media.

Lantas, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Nazran Aziz, pun menanyakan apa maksud dari (kedatangan, red) Walikota Bogor Bima Arya dan bersama siapa datang kediaman Angkahong di bilangan Gadog, Kelurahan Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor.

“Pak Bima Arya silaturahim, habis lebaran berniat juga memperkenalkan diri kepada P
Pak Angkahong. Untuk maksudnya yang saya dengar dari pak Angka, pihak Pemkot ada niat untuk membeli lahan pak Angka di Warung Jambu,” tutur Suprapto yang berdampingan dengan Antonius Angkawidjaja saat sidang.

JPU Nazran kemudian melanjutkan pertanyaannya. “Setelah sodara mengetahui tentang rencana Pemkot untuk membeli lahan di Warung Jambu milik Hendricus Kawidjaja Ang, apakah sodara ditunjuk sebagai kuasa untuk mendampingi beliau?” tanyanya kepada saksi Suprapto.

“Saat itu belum. Saya mendapatkan surat kuasa dari pak Angka pada tanggal 1 Oktober 2014 untuk menghadiri pertemuan-pertemuan musyawarah dengan pihak Pemkot terkait transaksi jual beli lahan,” jawab Suprapto.

Sehingga, sebelum proses kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi PKL eks Jalan MA Salmun ternyata upaya jual beli lahan telah dilakukan oleh Walikota Bogor dengan mendatangi kediaman Angkahong beberapa hari setelah lebaran tahun 2014 lalu.

Sementara itu, berdasarkan kronologis musyawarah pertama dilakukan di kediaman Angkahong pada tanggal 17 Desember 2014 dan kedua tanggal 26 Desember 2014. Namun hasil dari dua kali musyawarah tersebut belum menemukan kesepakatan harga.

Sekadar mengingatkan, dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Nazran Azis kala sidang perdana, bahwa pada musyawarah yang ketiga pada tanggal 27 Desember 2014 yang dilaksanakan di ruang kerja Walikota Bogor tidak diikuti oleh seluruh Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum, akan tetapi hanya ada Walikota Bogor Bima Arya, Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman, Sekda Kota Bogor Ade Sarip Hidayat, Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum terdakwa Hidayat Yudha Priatna dan Kabag Hukum Setda Kota Bogor Toto M Ulum serta Kawidjaja Hendricus Ang alias Angkahong.

Pada musyawarah ketiga yang dipimpin oleh Walikota Bogor Bima Arya itu, terjadi kesepakatan harga tanah senilai Rp43,1 miliar. Namun, dalam berita acara musyawarah ketiga serta daftar hadir terlampir tanggal 27 Desember 2014, dibuat seolah-olah musyawarah ketiga dilakukan antara Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum dengan Kawidjaja Hendricus Ang alias Angkahong.(dan/cep)