Hallobogor.com, Megamendung – Wali Kota Bogor, Bima Arya, kembali didesak oleh pengurus Serikat Pekerja Nasional (SPN) untuk menuntaskan nasib 415 karyawan PT Muara Krakatau (MK), Jalan Raya Tajur, Kota Bogor.

“Kasus 415 buruh PT MK ini harus ada kepastian. Saya sudah titip pesan ke Wali Kota Bogor. PT MK ini bukan hanya ada di Bogor, di Sukabumi ada dua perusahaan. SPN juga sudah menyurati lembaga Asia Bargaining Brand Group maupun perusahaan-perusahaan pemegang brand yang diproduksi oleh PT MK,” terang Ketua Umum SPN, Iwan Kusmawan, dalam acara Diklat Leadership yang digelar DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Bogor di Wisma Bahtera, Jalan Raya Puncak, Cipayung, Megamendung, Kabupaten Bogor, seperti dikutip Halloapakabar.com, Selasa (8/3/2016).

Seperti diberitakan, Sejak tanggal 14 Agustus 2015 ke 415 buruh PT MK yang mayoritas tenaga kerja kontrak dirumahkan tanpa mendapatkan upah atau tunjangan apapun alias no work no pay. Selain tak bisa mendapatkan pesangon karena pekerja kontrak, harapan buruh akan uang BPJS Ketenagakerjaan, baik JHT, JKK, atau JKM, juga nihil.
Pasalnya, sejak 2013 sampai 2014 PT MK tak membayarkan kewajiban iuran uang BPJS karyawannya. Padahal gaji karyawan setiap bulan dipotong untuk BPJS. Akibatnya, selama karyawan dirumahkan juga tak bisa mendapatkan pelayanan BPJS sejak Januari 2015.

Setelah dicek pada akhir 2015 ke BPJS, perusahaan hanya melunasi iuran premi BPJS selama enam bulan. Sampai sekarang total tunggakan iuran BPJS yang menjadi hak karyawan PT MK sebesar Rp1.132.330.400.
Sementara itu, berulang kali upaya mediasi yang dilakukan Dinsosnakertrans Kota Bogor selalu berujung gagal lantaran pihak manajemen PT MK selalu tidak hadir. “Ini sudah menunjukkan tidak adanya tikad baik dari PT MK,” tegas Ketua DPC SPN Kota Bogor, Budi Mudrika.

Menanggapi kasus tersebut, Wali Kota Bogor, Bima Arya, berjanji akan membantu menyelesaikannya. “Saya sudah terima laporannya. Nanti akan saya koordinasikan supaya bisa menemukan titik temunya,” singkatnya. (cep).