Hallobogor.com, Ciawi – Masyarakat di beberapa desa di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, me-warning Bupati Bogor beserta instansi berwenang agar segera menindak tegas Camat Ciawi, Bambang Setiawan. Warga juga mengultimatum, apabila tidak ada tindakan tegas maka warga akan menggelar aksi yang lebih besar pada Senin lusa (22/5/2017).

Sekadar mengingatkan, desakan warga Ciawi agar camat lengser berawal dari beredarnya rekaman camat dengan LSM. Di mana dalam percakapannya, Camat Ciawi Bambang Setiawan mempersilakan bahkan mengarahkan kepada LSM agar memperkarakan program bantuan RTLH dan Raskin di Desa Cibedug, Citapen, dan Teluk Pinang. Warga tiga desa yang tak terima dituding dan “diorderkan” tanpa dasar yang jelas pun murka.

Menanggapi persoalan tersebut, Direktur Advokasi Hukum pada Budgeting Analisis Center (Bancet), Rudi Mulyana, mengatakan, sikap Camat Ciawi jelas-jelas melanggar sejumlah peraturan.

“Kami sudah mendengar rekamannya. Kami menilai Camat Ciawi sudah melanggar PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Di antaranya dalam BAB 2 terkait kewajiban PNS yang dilanggar mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri atau golongan, membimbing bawahan dalam menjalankan tugas. Dalam pasal 4 tentang larangan PNS yang dilanggar di antaranya menyalahgunakan wewenang, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain, bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya,” papar Rudi.

Camat Ciawi, kata Rudi, juga melanggar UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Karena, dalam UU itu dijelaskan seorang camat bertugas atau berfungsi sebagai pembina kepala desa dan masyarakat di wilayahnya, dan memiliki fungsi pemberdayaan.

“Dengan apa yang dilakukan camat dengan LSM itu sama saja tidak membuat kondusif masyarakat. Jadi saya menilai camat ini sudah tidak pantas menjadi abdi negara dan wajib hukumnya mendapatkan hukuman disiplin berat,” tegasnya.

Menurut Rudi, desakan masyarakat Ciawi ini merupakan suatu kewajaran dan klimaks dari berbagai persoalan lain yang selama ini melibatkan Camat Ciawi. “Publik tahu semua bagaimana penolakan warga Desa Banjarsari terhadap minimarket yang tidak didengarkan oleh camat, pungli PKL penyebab kemacetan di Pasar Ciawi dan terakhir terkait rekomendasi camat kepada LSM untuk meng “order” pembangunan RTLHu dan Raskin,” jelas Rudi Mulyana.(cep)