Hallobogor.com, Bogor – Dalam kurun waktu dua tahun antara 2015 sampai 2016 BPJS Kesehatan memiliki jatah anggaran khusus untuk biaya konstruksi gedung dan bangunan sebesar Rp501.389.000.000. Adapun anggaran yang dihabiskan sebesar Rp413.105.674.130.

Dalam penggunaan dana konstruksi gedung dan bangunan senilai setengah triliun, Center for Budget Analysis (CBA) menemukan banyak kejanggalan yang bisa merugikan keuangan negara.

Contohnya dalam proyek renovasi dan pembangunan gedung learning center, yang berada di bawah tanggung jawab Kedeputian SDS dan Umum. Proyek ini masuk dua tahun anggaran 2015 dan 2016 berlokasi di Cisarua Bogor.

“Ada dugaan mark up anggaran, hal ini karena adanya selisih volume dalam empat jenis pekerjaan. Yakni pekerjaan arsitektur, pekerjaan interior, pekerjaan elektrikal, dan pekerjaan mekanikal,” kata Koordinator Investigasi CBA, Jajang Nurjaman, belum lama ini.

Jajang menjelaskan, mengenai renovasi dan pembangunan gedung learning center, dalam pekerjaan arsitektur ada selisih volume senilai Rp2.546.053.266. Terjadinya kekurangan volume ini karena pekerjaan yang disepakati dalam kontrak dengan fakta di lapangan tidak sesuai. Seperti dalam pekerjaan dinding, lantai, kusen pintu dan jendela, yang berada di area ground floor ada selisih volume. Begitu juga di lantai 1, lantai 2, serta lantai atap volume pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kontrak yang dibuat.

Dalam pekerjaan interior ada selisih volume senilai Rp354.394.600 untuk pekerjaan interior. Modusnya masih sama, misalnya dalam perjanjian kontrak ada pekerjaan lemari pakaian yang harus dikerjakan dengan volume 9.400 meter persegi, namun dalam praktiknya yang dikerjakan hanya 8.065 m2. Jadi ada selisih volume yang cukup jauh sebesar  1.335 m2 atau setara Rp340 juta lebih. 

Begitupun  dalam pekerjaan elektrikal ada selisih volume senilai Rp560.221.470 ditambah dalam pekerjaan mekanikal ada selisih volume senilai Rp611.736.410.

“Jika ditotal dugaan selisih volume untuk proyek renovasi dan pembangunan gedung learning center mencapai Rp4.072.405.745. Hal ini sangat menguatirkan karena selisih volume ini selain bisa merugikan keuangan negara juga sangat membahayakan nyawa manusia. Perlu diingat, pekerjaan konstruksi yang dikerjakan tidak sesuai spek atau standar dalam beberapa kasus sering menimbulkan korban jiwa,” tegas Jajang.

Oleh karena itu, CBA mendorong pihak berwenang khususnya KPK untuk segera membuka penyelidikan terkait temuan di atas, termasuk memanggil direktur utama BPJS Kesehatan untuk dimintai keterangan. “Harus segera jangan menunggu kerugian negara yang semakin besar dan korban jiwa,” imbihnya. (cep)