Hallobogor.com, Bogor – Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri punya alokasi anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp95 triliun. Alokasi anggaran Polri ini sudah sangat besar bila dibandingkan dengan TNI. Karena alokasi anggaran untuk TNI dipecah pecah seperti untuk Markas TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI 

Untuk Markas Besar TNI, pada tahun 2018 anggarannya hanya sebesar Rp7.5 triliun. Sedangkan untuk TNI AD alokasi anggarannya sebesar Rp45.3 triliun. Selanjutnya anggaran untuk TNI AL sebesar Rp16.1 triliun, dan alokasi anggaran untuk TNI AU sebesar Rp12.5 triliun.

Center For Budget Analysis (CBA) pun mengeritisi besarnya alokasi anggaran yang diduga kurang pas dengan fungsi Polri di lapangan. CBA menegaskan, mahal dan besarnya alokasi anggaran sebesar Rp95 triliun untuk Polri dalam rangka untuk bidang keamanan masyarakat atau mengamankan aset aset negara.

“Tetapi saat ini, anggaran sebesar Rp95 triliun ini seperti mubazir karena Polri jadi sorotan publik dalam tugas dan fungsi mereka,” kata Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi, dalam rilis yang diterima Hallobogor.com.

“Ternyata personel Polri bukan hanya menjaga aset-aset negara. Juga menjaga aset aset swasta yang bukan tugas Polri. Hal ini misalnya terjadi pada pengerahan atau penempatan aparat Brimob Pelopor B dari satuan Pare-Pare Pertambangan Nikel di daerah Malili Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan,” jelas Uchok.

Uchok menandaskan, CBA meminta kepada Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian untuk segera menarik aparat Brimob Pelopor B tersebut Karena mengganggu aktivitas masyarakat sekitar daerah Malili Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Dan Juga penempatan Brimob pada penempatan di daerah tersebut, tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Brimob. Di mana Tugas dan fungsi Brimob diturunkan ketika adanya penanganan keamanan yang berintentitas tinggi dalam rangka penegakan keamanan dalam negeri. (cep)