Hallobogor.com, Bogor – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Marwan Jafar, menegaskan bahwa Dana Desa dilarang keras digunakan untuk kepentingan politik seperti Pilkada atau Pilkades.

Demikian ditegaskannya usai membuka Seminar Mengelola Transisi Pedesaan di Pinggiran Kota Menuju Keberlangsungan, di IPB International Convention Center (IICC), Botani Square, Kota Bogor.

“Hasil temuan, ada beberapa desa yang menggunakan Dana Desa untuk Pilkada atau Pilkades. Kami sudah menerbitkan Peraturan Menteri bahwa Dana Desa tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Dana Desa itu prioritas utamanya untuk pembangunan infrastruktur desa dan penguatan ekonomi desa,” tegasnya.

Marwan Jafar menandaskan pula, jika ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan Dana Desa untuk kepentingan politik maka di kemudian hari akan dipending sementara.

Lantas seperti apa upaya pengawasannya? Dia menjelaskan bahwa Kemendes PDTT sudah mempunyai sarjana pendamping desa di seluruh Indonesia.

“Kami sudah terjunkan 12.000 pendamping. Mereka jadi kaki kita yang siap melaporkan secara intensif perkembangannya,” katanya.

Pada 1 Oktober 2015 nanti, sambungnya, kembali akan diluncurkan 26.000 orang pendamping yang siap melaporkan kalau ada penyelewengan. (cep)