Hallobogor.com, Cisarua – Di beberapa titik di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung ternyata rawan scouring (gerusan). Kondisi scouring ini cukup menguatirkan terutama yang menggerus tebingan di sekitar jembatan sehingga rawan terjadinya bencana. Demikian hasil monitoring lapangan yang dilakukan petugas UPT Infrastruktur Irigasi Kelas A Wilayah 3 Ciawi, Kabupaten Bogor, Selasa (11/6/2019).

Berdasarkan pemantauan langsung di beberapa lokasi, scouring itu sendiri terjadi akibat beberapa faktor. Antara lain karena faktor alam akibat tebingan sungai yang labil tergerus arus sungai serta akibat aktivitas penambangan batu secara liar oleh masyarakat sekitar.

Salah satu titik yang rawan scouring ditemukan di Kampung Cipari Kareo, Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua. Padahal, di atasnya terbentang jembatan yang menghubungkan dua wilayah, antara desa Batulayang dan wilayah Kelurahan Cisarua. Kondisi dinding jembatan sudah banyak yang terkikis sehingga rawan longsor.

Kepala UPT Infrastruktur Irigasi Kelas A Wilayah 3 Ciawi, Eka Sukarna, membenarkan bahwa sepanjang DAS Ciliwung rawan bencana longsor akibat di sekitaran tebingan garis sempadan sungai ( GSS) terjadi scouring.

“Sesuai tupoksi, kami pihak UPT melakukan monitor sebagai tindak lanjut dari pantauan para juru air yang sebelumnya menerima laporan dari warga tentang pengambilan material sungai (batu) sehingga kami langsung melakukan pengecekan ke lokasi ini. Memang ada pengambilan batu oleh warga sekitar, tapi sifatnya insidentil bukan untuk komersil. Berdasarkan wawancara kami dengan H Dedi selaku warga sekitar, pengambilan batu itupun hanya untuk dipasang kembali untuk lereng yang telah tergerus,” ungkapnya.

Menurutnya, hasil pengecekan ini akan ditindak lanjuti untuk dilaporkan ke Dinas PUPR Kabupaten Bogor agar tembus ke Bupati hingga ke kemeterian. “Karena DAS Ciliwung ini kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWS),” tandasnya.

Eka Sukarna menegaskan, pada prinsipnya pengambilan material di DAS tentunya sangat tidak diperbolehkan sesuai aturan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang sungai,” tegasnya. (wan)