Hallobogor.com, Bogor – Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Bogor dan Pemerintah Kota Bogor menyepakati agar satu Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) berlaku untuk satu keluarga. Kesepakatan ini guna memudahkan pengurusan keluarga miskin dalam mendapatkan beragam pelayanan seperti BPJS Kesehatan Peserta Bantuan Iuran (PBI), PKH, dan berbagai jenis bantuan pendidikan.

Kesepakatan ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi antara Komisi IV DPRD Kota Bogor bersama dinas terkait, Camat dan Lurah di hedung DPRD, Senin (22/04/18) petang.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Atty Soemaddikarya, mengatakan, kesepakatan ini diambil lantaran selama ini terjadi miss komunikasi dalam pelayanan antara masyarakat, kelurahan, dengan dinas terkait. “Jadi sekarang sudah sepakat. Cukup satu SKTM berlaku untuk satu keluarga. Kesepakatan ini juga penting sebab saat ini SKTM dikejar target untuk melengkapi persyaratan mendapatkan data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang di-deadline awal bulan Mei harus sudah selesai,” tegasnya.

Dalam rakor tersebut, Atty juga mengusulkan agar data PKH akurat berdasarkan laporan dari Ketua RT dan RW karena mereka terjun langsung di lapangan dan mengetahui kondisi masyarakatnya.

Camat Bogor Barat, Pupung W Purnama mengatakan, pihaknya siap mempermudah masyarakat untuk pengurusan SKTM salah satunya dengan inovasi satu SKTM untuk satu keluarga, di antaranya sebagai syarat untuk mendapatkan dana PKH.

“Saya akan tegaskan ke aparatur wilayah kelurahan se-Kecamatan Bogor Barat. Ini juga harus dilakukan oleh para camat lainnya,” tuturnya.

Sementara Camat Bogor Selatan, Sujatmiko Baliarto menekankan, aparatur RT dan RW harus diberikan kepercayaan lebih untuk mendapatkan data valid. Karena selama ini proses verifikasi lama dan masih ada masyarakat yang membutuhkan namun belum terdata.

“Ya intinya percaya RT dan RW saja, mereka juga bisa memilah. Tapi tetap harus diverifikasi oleh aparatur wilayah,” pungkasnya. (dns)