Hallobogor.com, Bogor – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat telah menetapkan besaran Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) untuk setiap kota/kabupaten di Jabar. Lantas bagaimana sikap Dewan Pengupahan?

Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jabar, Dede Koswara, mengemukakan, secara prinsip pihaknya tetap menolak ketetapan UMK tersebut. “Secara prinsip kami menolak. Alasannya pemerintah memaksakan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dalam formulasi pengupahan dengan 8,71 persen kenaikan di setiap daerah,” katanya.

Dede menegaskan, inginnya buruh pemerintah menetapkan kenaikan UMK berdasarkan indikator kebutuhan hidup layak (KHL). “Sesuai amanat Undang-Undang, buruh harus hidup layak. Upah yang ada sekarang belum bisa disesuaikan dengan KHL. Variabel KHL itu banyak. Pemerintah sekarang hanya hanya melihat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Padahal UMK itu kan untuk tahun berjalan, ada inflasi, produktivitas, kenaikan harga dan prediksi ke depan. Nah, faktanya semua variabel KHL itu tidak dihitung,” ungkapnya.

Dengan ditetapkannya UMK berdasarkan PP 78, sambung Dede, menyebabkan terjadinya disparitas upah yang jomplang antardaerah. “Ke depan, risiko terhadap produksi di tiap daerah akan tinggi. Dengan PP 78 juga membuat nyaman pengusaha. Pengusaha akan nyari daerah yang UMK nya lebih rendah,” jelasnya.

Dede juga menyesalkan kepada gubernur Jabar sebab ada 11 kota/kabupaten di Jabar yang usulan kenaikan UMK-nya melebihi 8,71 persen akan tetapi tidak diakomodirnya. “Gubernur malah tetap berdasarkan PP 78. Depok misalnya, usulannya sudah di atas PP 78 dan sudah disetujui oleh Dewan Pengupahan Depok. Namun oleh Kadisnaker provinsi dikembalikan ke Depok tanpa mekanisme yang benar. Akhirnya UMK Depok sebesar PP 78, tidak melebihi 8,71 persen,” bebernya.

Di samping itu, Dede Koswara juga mendorong diterapkannya struktur skala upah karena akan menguntungkan pekerja dan pengusaha. “Dengan diterapkannya skala upaha akan terjadi kompetensi dan produkrivitas, ada nilai tambah. Karyawan akan terpacu jadi pekerja yang baik. Juga bisa meminimalisir pekerja yang hanya makan gaji buta dan bekerja ogah-ogahan,” paparnya.

Penerapan skala upah ini memang tidak mudah. Menurut Dede, perusahaan industri swasta yang telah menerapkan skala upah ini masih di bawah 15 persen. “Kalau struktur skala upah berjalan tak lagi harus pikirkan UMK. UMK hanya sebagai jaring pengaman. UMK selama ini selalu ribut karena upah minimum jadi upah maksimum,” tutupnya. (cep)