Hallobogor.com, Bogor – Jelang Pilpres dan Pileg 2019, KPU dan Bawaslu Kabupaten Bogor dilaporkan ke Pengadilan Negeri Kelas I A Cibinong oleh pasangan Jaro Ade-Ingrid Kansil (JADI), Rabu (28/11/2018). Menariknya, dalam pelaporan ini koalisi JADI dibackup oleh mayoritas tim kuasa hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi Maruf Amin.

Ada 12 pengacara yang mengawal pelaporan tersebut. Yakni, Herdiyan Nuryadin, Muspani, Hotma T Sihombing, Makhfud, Muh. Satu Fali, M. Jaya Butar Butar, Irwan, Ahmad Taufan Soedirjo, Ahmad Suherman, M. Hilman, Petrus Yakobus Bapa, dan Irwansyah Putra.

Laporan ini didasari pada belum selesainya permasalahan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPT) Baru yang jumlahnya belum jelas dalam Pilkada Kabupaten 2018 lalu.

Tim Advokasi Hukum Jaro Ade-Ingrid (Jadi) menempuh jalur hukum dengan harapan pelanggaran dalam Pilbup Bogor 2018 bisa diselesaikan. Pasalnya, saat menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) permohonan mereka tidak diterima karena melampaui ambang batas selisih suara 0,5%.

“Tapi kan tetap saja harus ada institusi yang menyelesaikan pelanggaran yang berkategori melawan hukum dengan dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massif,” ujar salah satu Kuasa Hukum JADI, Herdiyan saat ditemui awak media, kemarin.

Mereka pun meminta DPRD Kabupaten Bogor menarik berita acara pengumuman penetapan calon terpilih pada 19 Agustus 2018 lalu. Sekaligus meminta Menteri Dalam Negeri menunda pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 2018-2023.

Ia mengungkapkan, pelaporan ini didasari amanah partai koalisi pengusung JADI, untuk terus memperjuangkan dan menempuh jalur hukum.

“Berdasarkan putusan Dewan Kewenangan Penyelenggara Pemilu (DKPP) soal kesalahan KPU dan Bawaslu yang sudah diberi sanksi perihal DPT Pilkada 2018,” kata dia.

Dalam pokok perkaranya, menyatakan menurut Hukum bahwa Tergugat I Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor dan Tergugat II Panitia/Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tertanggal 6 Juli 2018 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bogor Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 186/PL.03.7-Kpt/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2018-2023 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018 juncto Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Terpilih Periode 2018-2023 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018 Nomor: 240/PL.03.7-BA/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

“Kami meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor untuk membuka seluruh kotak suara dan menghitung ulang 77.602 pengguna hak pilih dalam DPTb yang tertulis dalam Model ATb-KWK di 7.635 TPS, di 435 Desa/Kelurahan, dan 40 (empat puluh) kecamatan se-Kabupaten Bogor,” bebernya.

Tak hanya itu, Herdiyan berharap Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat sebesar Rp2.225.562.000 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah). Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

“Kami minta Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk mengawasi pelaksanaan pembukaan kotak suara dan penghitungan 77.602 pemilih tertulis dalam Model Atb-KWK sebagaimana diktum angka 3,” ucapnya

Herdiyan menerangkan, Bawaslu Kabupaten Bogor, KPU Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, KPU, untuk melaporkan pelaksanan pengawasan atas pelaksanaan pembukaan kotak suara 77.602 pemilih tertulis dalam Model ATb-KWK sebagaimana diktum angka 3 kepada Pengadilan Negeri Cibinong.

“Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono),” tegasnya.

Herdiyan kembali menegaskan, Mahkamah Konstitusi kala itu tidak sampai menilai ada atau tidaknya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan. Padahal telah terjadi kecurangan yang berawal dari penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Hal ini, kata dia, telah dan akan terus menimbulkan dampak yang luar biasa yang sebelumnya tidak diperhitungkan oleh pembentuk undang-undang.

Dampak luar biasa tersebut adalah tidak adanya institusi-institusi yang berwenang menyelesaikan pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan yang culas, dengan memanfaatkan celah hukum yang ada.

“Dengan demikian, tanpa bermaksud “memberikan suluh di siang hari yang bolong”, tetaplah harus ada institusi yang menyelesaikan pelanggaran yang berkategori perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh institusi penyelenggara pemilihan agar pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Pilkada tidak terciderai oleh perilaku manipulatif yang membunuh demokrasi,” terangnya.

Terpisah, H. Ade Ruhandi alias Jaro Ade mengaku, semua ini merupakan amanah dari partai koalisi yang tergabung dalam koalisi JADI. Semua partai koalisi itu antara lain, Partai Golkar, Demokrat, PAN, PKS, PKPI dan Berkarya untuk memperjuangkannya sesuai hukum yang berlaku.

“Karena di Mahkamah Konstitusi itu sengketa baru bisa diproses berdasarkan selisih 0,5 %, jadi kami menempuh jalur lain seperti ke DKPP maupun pengadilan tinggi. kebetulan para pengacara yang mengawal perkara ini tergabung juga dalam tim kuasa hukum di TKN Jokowi Maruf Amin,” ungkapnya. (cep)