Hallobogor.com, Bogor – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor mulai memberlakukan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan pelaporan data kependudukan dan catatan sipil terhitung 1 April 2016.

Kepala Bidang Informasi Kependudukan pada Disdukcapil Kota Bogor, Syafrina mengatakan, pemberlakuan denda berupa kewajiban membayar sejumlah uang ini merujuk kepada Perda 4/2015 tentang Perubahan Atas Perda 16/2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

“Sesuai amanat Perda 4/2015, pengurusan dan penertiban dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Tetapi, setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal ini data kendudukan dan catatan sipil,” paparnya, seperti dikutip Halloapakabar.com, Senin (11/4/2016).

Sanksi administratif ini, dijelaskan Syafrina, pada intinya ini sebagai langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar peduli pada dokumen kependudukan serta tertib administrasi kependudukan.

“Tujuannya yaitu mendisiplinkan masyarakat agar tahu betapa pentingnya dokumen kependudukan. Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status penduduk dan lainnya,” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan Syafrina, untuk sementara ini pembayaran denda bisa dilakukan di Kantor Disdukcapil. Nantinya, denda tersebut akan masuk ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

“Beberapa item pelayanan dokumen kependudukan memiliki jangka waktu berbeda, 30 dan 60 hari kerja dengan denda mulai dari Rp10 ribu sampai Rp2 juta. Sedangkan untuk jenis pelayanan dokumen kependudukan bagi masyarakat miskin dikenakan 10 persen,” tandasnya. (hrs).