Hallobogor.com, Bogor – Isu terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang terjadi di Kota Bogor dibantah langsung Kepala Dinas Tenaga kerja, Sosial dan Transmigrasi (Disnakersostrans) Kota Bogor Anas S. Rasmana.

Disnakersostrans mencatat ada 285 orang terkena PHK untuk periode Januari hingga Februari 2016. Sementara 1.000 orang lebih merupakan angka PHK di tahun 2015 yang merupakan angka wajar setiap tahun.  

“Setiap tahun angka PHK di Kota Bogor memang dikisaran 800 sampai 1.000 lebih,” ujar Anas, seperti dikutip Halloapakabar.com, Jumat (12/02/2016).



Menurut Anas, tidak ada yang namanya PHK massal akibat dari pailitnya beberapa perusahaan yang disebutkan di media. Sebenarnya status perusahaan tersebut bukanlah pailit atau bangkrut melainkan hanya berhenti beroperasi dan karyawan dirumahkan. Perusahaan dinyatakan pailit, jika sudah ada keputusan dari pengadilan niaga akibat perusahan tersebut sudah tidak bisa lagi membayar hutangnya, dan asset perusahaan dibayarkan untuk membayar hutang.

“Perusahaan tersebut memang sudah melaporkan tidak berproduksi karena ordernya kurang akibat melimpahnya produk Cina,” papar Anas.

Dijelaskannya, di Kota Bogor terdapat 930 perusahaan dari besar sampai kecil dengan jumlah tenaga kerja produktif mencapai 700 ribu orang. Sebanyak 300 ribu orang bekerja di Kota Bogor sementara sisanya di luar Kota Bogor.

Angka PHK yang ada, kata Anas, tidak terlalu berdampak. PHK terjadi karena habis kontrak atau pekerja tidak melanjutkan kontrak kerja.

“Angka PHK 1.000 lebih, tapi angka penyerapan tenaga kerja mencapai 2.033 orang. Itu tandanya masih surplus, bahkan masih dibutuhkan 3.000 tenaga kerja baru,” jelas Anas.

Lebih lanjut Anas mengatakan, memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) memang memberi dampak terhadap tenaga kerja Indonesia.

“Apalagi banyak tenaga kerja yang memang tidak menguasai satu bidang secara profesional dan lemahnya berbahasa Inggris,” ujarnya.

Bahasa asing sangat diperlukan dalam persaingan dunia kerja saat ini. Tak hanya itu, masih banyak tenaga kerja yang belum memiliki sertifikasi profesi berstandar global. Sekarang itu standarnya bukan Nasional lagi tapi sudah harus Internasional atau setidaknya setara Asean, terang Anas. (hrs).