Hallobogor.com, Bogor – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Riparda) Kota Bogor mulai digeber Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) Kota Bogor.

Pembahasan Raperda Riparda tersebut tengah dilakukan melalui rapat bersama secara intensif di ruang rapat Paripurna DPRD Kota Bogor, seperi dikutip Halloapakabar.com, Senin (01/02). Hadir dalam rapat itu, instansi dan dinas terkait, pelaku pariwisata Kota Bogor, dan para stakeholders.

Ketua Panita Khusus (Pansus) Raperda Riparda, Anita Primasari Mongan, didampingi anggota Riana Puspitasari dan Eny Indari, mengatakan, tujuan adanya Raperda Riparda sebagai bentuk melaksanakan amanat Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009, khususnya di Kota Bogor.

“Dalam Raperda Riparda itu akan mengatur semua tentang kepariwisataan Kota Bogor, dan ada tiga SKPD yang paling utama untuk Raperda Riparda ini, di antaranya, Disbudparekraf, DLLAJ dan Bappeda,” kata Anita.

Menurut Anita, Kota Bogor sebagai salah satu daerah tujuan wisata, sangat membutuhkan adanya Perda Riparda. Perda Riparda nantinya akan mengatur secara keseluruhan soal kepariwisataan, seperti soal pengaturan zonasi wisata, titik lokasi destinasi wisata, kawasan-kawasan pariwisata dan lainnya.

“Tentang pariwisata di Kota Bogor ini harus diatur dan dikelola dengan baik. Ke depannya juga harus ada strategi pengembangan pariwisata, meliputi, pariwisata destinasi, pariwisata industri, pariwisata pemasaran, kelembagaan kepariwisataan dan lain sebagainya,” jelasnya.

Sementara, Wakil Ketua Pansus Raperda Riparda, Tb. Alex Solihin menambahkan, untuk lebih mematangkan perwujudan dan penerbitan Raperda Riparda, pansus sudah melakukan koordinasi ke Kemendagri untuk mengetahui dan mendapat masukan mengenai substansi supaya perdanya efektif dan tidak tidur.

“Perda Riparda ini harus terintegrasi dengan Riparda di tingkat Provinsi Jawa Barat maupun di pemerintah pusat. Pembahasannya juga akan semakin diintensifkan, karena dalam pembahasan Raperda Riparda ini memiliki kaitan erat juga dengan aturan RTRW, sebab akan ada penentuan lokasi titik dan pengaturan kawasan pariwisata di Kota Bogor nantinya,” tandasnya.

Alex juga megatakan, dengan pembahasan yang intensif saat ini, ditargetkan Raperda akan bisa terbit pada akhir Februari 2016 ini.

“Kita targetkan Raperda ini selesai di akhir Februari nanti. Kita juga akan menerima masukan-masukan dari berbagai pihak, baik di Pemkot Bogor maupun para pelaku usaha dan pariwisata serta budayawan dan tokoh masyakat di Kota Bogor,” tandasnya.

Sementara, Perda Riperda, di Kota Bogor nanti akan ada pengaturan soal kawasan titik lokasi pariwisata, seperti kawasan pariwisata pendidikan, kawasan pariwisata kuliner, kawasan pariwisata sejarah, kawasan pariwisata seni lukis, kawasan pariwisata religi, kawasan pariwisata olahraga, kawasan parisiwata kesenian, kawasan pariwisata pusat perbelanjaan dan lainnya.

“Jadi nanti akan diatur titik-titik maupun zona untuk kawasan pariwisata di Kota Bogor. Untuk penjabaran destinasi wisata itu juga nantinya bisa menjadi muatan lokal (Mulok) khas Kota Bogor,” pungkasnya. (dan).