Hallobogor.com, Bogor – Bukan rahasia lagi, banyak warga yang mengeluhkan keterbatasan rumah sakit dalam menampung dan melayani pasien, terutama terhadap mereka yang ingin menggunakan fasilitas BPJS.

Selama ini pasien dengan fasilitas BPJS kebanyakan dilayani oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), sehingga kapasitas dan daya tampung RSUD tidak memadai menampung seluruh pasien. Akibatnya, kerap muncul keluhan warga yang mengaku ditolak berobat inap lantaran ruangan penuh dan sebagainya.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, keterbatasan RSUD ini bisa dimaklumi karena rasio antara jumlah pasien dengan jumlah bed yang ada tidak sebanding. 

Demi mengatasi ketimpangam rasio tersebut sebenarnya DPRD telah menyetujui anggaran pembangunan tambahan gedung untuk menampung perawatan bagi pasien namun dengan kegagalan tender pada tahun anggaran 2017 membuat rencana pembangunan gedung yang diharapkan mampu menampung pasien jadi gagal.

“Untuk mengatasi keterbatasan RSUD saat ini, DPRD Kota Bogor berencana untuk memanggil seluruh rumah sakit swasta yang ada di Kota Bogor hari ini, Rabu 18 Oktober 2017, untuk bersama-sama mengatasi dan membantu menampung pasien dengan status BPJS,” katanya.

Heri mengungkapkan, kebanyakan rumah sakit swasta menolak menerima pasien BPJS karena tagihan dari BPJS nilainya selalu di bawah dari nilai biaya pengobatan pasien. Itu yang sering dijadikan alasan karena rumah sakit selalu merugi jika menerima pasien BPJS.

“Tapi kita ingin semua rumah sakit swasta turut bertanggungjawab dalam hal menjamin terlayaninya pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Bogor. Jika pihak rumah sakit swasta mengatakan mengalami kerugian maka kita juga mempunyai solusi dan jalan keluar agar masing masing pihak tidak dirugikan dan rakyat juga bisa dilayani, rumah sakit juga tidak kehilangan tanggungjawabnya dalam menjamin warga mendapatkan pelayanan kesehatan,” tegasnya.

Menurut politisi Golkar ini, beberapa hal yang harus dilakukan oleh rumah sakit agar bisa melayani pasien BPJS adalah dengan cara melakukan efisiensi biaya operasional rumah sakit dan juga efektifitas tindakan dalam melakukan pelayanan kesehatan.

Efisiensi yang harus dilakukan adalah, pertama terkait dengan rasionalisasi jumlah SDM. Pihak rumah sakit harus melihat rasio SDM yang dipekerjakan secara cermat, agar tidak terjadi kelebihan tenaga kerja. Rasio yang tepat ini bisa dilakukan untuk penghematan pengeluaran keuangan rumah sakit tersebut. 

Kedua, pihaķ rumah sakit harus mampu menghindari tawaran dari perusahaan farmasi dalam menggunakan obat obatan paten ysng harganya tinggi. Jangan sampai ada rumah sakit yang karena mendapat banyak bonus dari perusahan farmasi lantas tidak bisa menggunakan obat obatan selain dari perusahaan tersebut yang justru harganya mahal. Rumah sakit harus mau menggunakan obat obatan yang sudah terdaftar dalam formularium nasional yang di susun oleh Kemenkes dengan harga yang terjangkau.

Ketiga, agar penggunaan barang-barang nonmedis seperti tisue, barang-barang sarana lain dan alat-slat rumah tangga dsn sejenisnya juga dilakukan pembelian sesuai dengan peruntukan dan jumlah yang dibutuhkan.

“Jika rumah sakit baik RSUD maupun swasta mampu melakukan efisiensi tersebut maka walaupun pasien menggunakan BPJS tetap tidak akan mengalami kerugian dan bahkan bisa mendapatkan margin yang sesuai,” terangnya.

Sementara itu efektifitas juga dilakukan terhadap tenaga medis kedokteran agar setiap tindakan terhadap pasien itu sudah sesuai dengan SOP kedokteran (clinical patway). Jangan sampai melakukan tindakan yang melampui batas penanganan terhadap penyakit tertentu karena bisa mengakibatkan biaya yang tinggi dan membebani pasien, dengan tindakan yang sesuai dengan standar efektifitas pengobatan bisa dilakukan dan biaya bisa ditekan.

“Itulah beberapa hal yang harus dilakukan terobosan pihak rumah sakit agar bisa menerima pasien dengan fasilitas BPJS. Apapun risikonya maka rumah sakit tetap harus mempunyai fungsi sosial sehingga tidak dibenarkan jika menolak pasien hanya alasan keuntungan perusahaan,” tandasnya. (cep)