Hallobogor.com, Cibinong – Masyarakat Kabupaten Bogor begitu gereget dengan kondisi pembangunan, pemerintahan, dan situasi politik di bumi Tegar Beriman. Pasalnya, memasuki tanggal perdana di bulan Februari 2016 ini posisi Wakil Bupati Bogor masih saja kosong. Kekosongan kursi Wakil Bupati tentu saja menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Sebab kondisinya berbarengan dengan kondisi pembangunan yang masih stagnan dan perekonomian yang lesu. Hal ini dibuktikan dengan penyerapan anggaran yang minim selama tahun 2015, lantaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Kabupaten Bogor yang mencapai Rp. 1,1 triliun.

“SiLPA ini adalah bukti dan parameter kegagalan dari para pejabat yang tak bisa bekerja. Nah, ini juga bukti bahwa Bupati Bogor Hj. Nurhayanti tidak mampu bekerja sendiri memimpin penduduk Kabupaten Bogor sebanyak 5,4 juta jiwa. Janganlah bupati bermimpi untuk terus sendiri memimpin Kabupaten Bogor,” ungkap Habib Farhan, tokoh masyarakat Kecamatan Caringin, Senin (1/2/2016).

Habib Farhan juga sangat menyayangkan kinerja anggota DPRD Kabupaten Bogor yang seolah diam dan tak peduli dengan nasib rakyat Kabupaten Bogor dengan kekosongan Wabup.” Sepertinya DPRD stroke menghadapi persoalan Wakil Bupati. Kalau harus terus didorong-dorong seperti mobil mogok saja, tak punya inisiatif dan keberanian,” tegasnya.



Menurut dia, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi, harus tegas mengambil langkah dan keputusan untuk segera menggelar Rapat Paripurna memilih atau mengajukan siapa saja calon Wakil Bupati.” Kan secara prosedur Menteri Dalam Negeri maupun Gubernur Jawa Barat sudah menjalankan perintah dan mekanisme. Bahkan sudah menegur agar kursi Wakil Bupati segera dipilih.

Sekarang kuncinya tinggal di Ketua DPRD dan partai koalisi. Jangan hanya menunggu,” tegasnya.Habib Farhan pun menganalisa,” Kalau saya perhatikan ada dua kubu di DPRD, yakni kubu Ade Munawaroh dan Ade Ruhandi. Kedua kubu sama kuat dan memiliki kepentingan. Ade Munawaroh sebagai pimpinan koalisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mau-mau enggak-enggak, ngambang. Sedangkan Ade Ruhandi dari Partai Golkar juga serupa, seolah membiarkan kondisi ini berlarut-larut hingga Pilkada tahun 2017. Padahal keduanya berasal dari partai yang sedang bermasalah di pusatnya. Nah, seharusnya fraksi-fraksi lain dari partai koalisi jangan diam saja. Kabupaten Bogor bukan dinasti,” beber dia.

Masyarakat Kabupaten Bogor pun berharap pada Februari ini mulai muncul figur-figur untuk dipilih menjadi Wakil Bupati Bogor. Dari informasi yang dihimpun Halloapakabar.com, pada Kamis pekan lalu sejumlah fraksi dari partai koalisi mulai sepakat memunculkan sejumlah kandidat sebagai Wakil Bupati Bogor. Bahkan salah satu pimpinan koalisa pernah mengatakan di media bahwa bulan Februari ini Kabupaten Bogor sudah punya Wakil Bupati.

“Mudah-mudahan saja janji-janji para wakil rakyat ini akan segera terwujud. Bila perlu dua orang Wakil Bupati, karena secara aturan boleh dan luas serta jumlah penduduk Kabupaten Bogor sangat besar,” tutup Habib Farhan. (cep/wan).