Hallobogor.com, Bogor – Kasus kacaunya Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Bogor masih terus bergulir. Rapat koordinasi penyempurnaan DPTHP-1 (DPT Hasil Perbaikan) untuk pemilu tahun 2019 diselenggarakan di aula Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor, Selasa (2/10/2018) pun masih dihujani protes. Rakor disayangkan tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Rapat yang direncanakan KPU Kabupaten Bogor yang seharusnya berlangsung pada pukul 13:00 Wib menjadi pukul 16.00 Wib. Kontan hal itu pun membuat seluruh perwakilan partai politik di Bumi Tegar Beriman ini kesal, lantaran jadwal yang tidak sesuai dengan surat edaran KPU Kabupaten Bogor dengan nomor 724/pl.02-ba/3201/kpu-kab/IX/2018 kepada partai politik.

Apalagi, rapat tersebut tidak sesuai dengan harapan seluruh peserta pemilu yang hadir dalam rapat tersebut, yang menginginkan penyempurnaan data DPT pemilu tahun 2019. Seluruh partai politik tidak mendapatkan salinan bahan materi yang hendak menjadi pembahasan.

Salah satu peserta rapat dari Partai Golkar Kabupaten Bogor, Iqbal, mengungkapkan adanya ketidaksesuaian data TPS di dua kecamatan seperti Kecamatan Parung, dari 324 TPS yang sudah ditetapkan pada rapat pleno penetapan DPT pada tanggal 13 September 2018 yang berjumlah 324 TPS. Sedangkan data yang diambil oleh partai Golkar kepada KPU terkait DPT pemilu tahun 2019 hanya ada 300 TPS.

Adapun rincian Rincian TPS yang ada di Kecamatan Parung; Desa Bojong Indah ada 28 TPS, Bojong Sempu 25, Cogreg 46, Iwul 21, Jabon Mekar 24, Pamegarsari 37, Parung 53, Waru 25, dan Warujaya 41 TPS.

“Artinya data itu sangat tidak sesuai dengan data yang diambil dari KPU oleh Partai Golkar, artinya ini ada selisih sebanyak 24 TPS, saya hanya ingin menanyakan penjelasan dari para komisioner KPU Kabupaten Bogor,” ungkap Iqbal.

Ada pun di Kecamatan Dramaga, dari yang seharusnya 314 TPS yang ditetapkan malah jadi 315 TPS, artinya ada kelebihan satu TPS.

“Dengan rincian di Desa Babakan ada 24 TPS, Ciherang 50, Cikarawang 32, Dramaga 36, Neglasari 29, Petir 48, Purwasari 23, Sinarsari 26, Sukadamai 24, Sukawening 23, karena data ini kelebihan TPS, karena ada selisih di dua kecamatan maka saya meminta penjelasan dari KPUD terkait selisih tersebut yang tidak sesuai dengan berita acara yang di tetapkan nomor BA 254/pl.01-ba/3201/kpu-kab/IX/2018 tanggal 13 September 2018,” tanyanya lagi.

Adapun pertanyaan lainnya, terkait pencermatan DOT yang dilakukan oleh Partai Golkar meyakini bahwa ATB KWK Kabupaten Bogor dipastikan belum masuk ke dalam DPT Pemilu tahun 2019. Karena dalam pakta persidangan di Bawaslu Kabupaten Bogor, salah satu saksi dari KPU yaitu PPK Klapanunggal sodara Mas Karipal mengungkapkan, bahwa penginputan kepada sistem ATB KWK secara manual pada tanggal 28 Agustus 2018. Sedangkan DPT ditetapkan pada tanggal 21 Agustus 2018. Artinya, ATB KWK yang diinput kepada SIDALIH belum masuk kepada DPT tahun 2019.

Pertanyaan serupa pun diungkapkan oleh salah satu perwakilan dari PAN yang mempertanyakan hal yang sama seperti dari Partai Golkar.

Namun, sangat disesalkan rapat sudah mundur waktunya, pertanyaan belum terjawab rapat kordinasi tersebut ditinggalkan oleh lima komisioner KPU Kabupaten Bogor.

“Saya mohon maaf tidak bisa mengikuti rapat sampai selesai, karena ada rapat khusus di KPU RI untuk Kabupaten Bogor,” kata salah satu Komisioner KPU Kab Bogor Erik Fitriadi.

Rasa kesal juga dilontarkan peserta lainnya yang mewakili dari Partai Hanura Daniel pago Martha. Menurutnya, padahal pertanyaannya sangat mendasar, apakah KPU tidak bisa menjawab apa memang pemanggilan untuk menghadiri rapat di KPU RI mendadak.

“Saya aneh, jika hal dasar ini saja tidak bisa dijawab oleh KPU Kabupaten Bogor, dengan jumlah penduduk terbanyak maka akan hancur hanya adanya perlakuan dari ke lima komisioner KPU Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor ini akan hancur jika seperti ini saja tidak bisa diatasi,” katanya dengan nada keras.

Menanggapi permasalahan ini, Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor Irvan Firmansyah mengungkapkan, dirinya dalam rapat ini tidak ada kewenangan apa-apa, untuk menghentikan atau mengskorsing rapat tersebut.

“Terkait hal data yang diinginkan oleh Parpol silahkan saja partai politik langsung menghubungi KPUD,” katanya.

Pantauan di lokasi, rapat DPTHP 1 pemilu tahun 2019 dihadiri perwakilan dari lembaga lembaga terkait di antaranya Bawaslu, Disdukcapil, dan 16 peserta pemilu tahun 2019. (cep)