Hallobogor.com, Bogor – Pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bangkit Mandiri (BBM) Desa Bendungan, Kecamatan Ciawi, tengah bermasalah. Sebagian modal penyertaan BUMDes diduga raib dari yang seharusnya Rp91 juta hanya tersisa Rp60 juta.

Hal ini seperti diakui Haris selaku Ketua Bumdes BBM Desa Bendungan. Ia mengaku hanya menerima uang penyertaan modal sebesar Rp60 juta. Sedangkan alokasi anggaran untuk penyertaan modal BUMDes adalah Rp91 juta.

Haris menegaskan, sisa anggaran yang belum diterimanya menurut Kepala desa Bendungan, Ading, dibawa oleh Ketua Bundes BBM lama berinisial DS.



“Saya hanya menerima 60 juta rupiah saja. Kalau yang 31 juta rupiah, kata pak Kades Bendungan Haji Ading, dibawa oleh ketua Bumdes lama, DS,” kata Haris.

Kabar raibnya duit BUMDes BBM Desa Bendungan ini pun sampai ke telinga Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman. Ia menegaskan, jika benar diambil oleh Ketua BUMDes lama, maka Itu masuk kategori pengelapan dan melanggar pasal 374 KUHP tentang penggelapan dengan pemberatan.

“Harusnya pejabat baru melaporkan atau menegur dulu untuk minta pertanggungjawaban, kalau tidak ada pertanggung jawaban baru laporkan,” kata Usep.

Kaitan dengan anggaran, lanjutnya, jangan sampai BUMDes hanya memindahkan anggaran atau untuk titipan sementara uang tersebut. “Pengawas dan pengawasannya harus jelas. Camat yang punya wilayah dan sebagai dewan pembina harus bisa membina, karena uangnya kan dari kas desa,” tegasnya.

Hal senada dikatakan oleh praktisi hukum, Eddison. Jika kejadiannya benar bahwa duit BUMDes itu dipakai oleh ketua lama, maka bisa dikategorikan masuk pada pasal 374 tentang penggelapan dengan pemberatan.

“Uang BUMDes yang dititipkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maka bisa dijerat dengan pasal tersebut. Jika mengambil uang atas kehendak sendiri, maka dia saja yang kena, kalau atas perintah seseorang, maka bisa dilaporkan dua-duanya,” ungkapnya.

Edison menambahkan,
Bumdes itu adalah amanat Undang – undang yang harus dipertanggungjawabkan. “Itu adalah dana negara, sekecil apapun tetap uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (wan)