Hallobogor.com, Bogor – Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman berpendapat tegas soal pembangunan pusat perbelanjaan modern Transmart di Jalan KH Abdullah bin Nuh, Kecamatan Tanah Sareal. Menurutnya, Pemkot Bogor harus mengkaji ulang segala bentuk perizinannya sebelum mengesahkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Usmar mengungkapkan, sesuai rencana tata ruang di kawasan tersebut diperuntukan bagi kawasan pusat otomotif dan jasa perdagangan. Sisi sarana prasarana infrastuktur sangat memadai dan pernah diperuntukan bagi pasar masyarakat tradisional modern.

Menurutnya, munculnya peruntukan bagi pusat otomotif kendaraan lantaran di Kota Bogor karena belum ada lokasi khusus untuk otomotif, baik bengkel kendaraan dan penjualan suku cadang atau onderdil. Kenapa dijadikan pusat otomotif, walaupun sebagai kawasan jasa perdagangan, karena di lokasi itu merupakan titik transisi pertemuan antara wilayah pelayanan (WP) B dan WP C. Untuk WP B pusatnya itu ada di Terminal Bubulak dan WP C berpusat di Pasar TU Kemang. Jadi, lokasi itu sangat strategis berada di tengah tengahnya yang memiliki juga kebutuhan untuk jasa perdagangan. 

“Kalau Transmart berdiri di titik itu sebenarnya fungsi utamanya tidak tercapai karena sebenarnya untuk berbagai kegiatan otomotif atau pusat suku cadang maupun onderdil kendaraan. Transmart itu sebuah supermarket besar jadi tidak pas berada di lokasi itu. Namun sekarang sudah membangun, jadi sebenarnya secara tata ruang, harus dikaji lagi,” jelas Usmar kepada wartawan, belum lama ini.

Usmar menegaskan, apabila Transmart hanya sebagai pusat perbelanjaan saja, maka analisa mengenai dampak lingkungan (amdal) lalinnya harus betul-betul memadai lantaran lokasi itu rawan macet.

“Apakah kebutuhan berdirinya pusat jasa perdagangan itu sudah sangat tidak mendesak di titik itu, karena sudah ada pusat perdagangan lainnya yaitu Giant Supermarket dan Lotte Mart. Seharusnya dikaji mendalam dulu sebelum dikeluarkan perizinannya,” tegas Usmar.

Sebelumnya, Ketua Komisi C DPRD Kota Bogor, Laniasari, mengatakan dewan mendukung langkah Satpol PP dalam menindaktegas Transmart. “Kami mendukung Satpol PP dalam menindak Transmart. Kalau memang belum ada IMB, maka seluruh aktivitasnya harus berhenti total,” tegasnya.

Laniasari menuturkan, tindakan tegas harus terus dilaksanakan, bila perlu langsung disegel agar aktivitas pembangunan benar-benar berhenti total. “Proses penyegelan Transmart itu, agar menjadi jaminan tidak ada aktivitas apapun di sana. Kami mendukung langkah tegas Pemkot Bogor dalam permasalahan ini,” tukasnya.

Sementara Kasatpol PP Kota Bogor, Heri, mengatakan bahwa pembangunan Transmart tersebut baru mengantongi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT). (cep)