Hallobogor.com, Megamendung – Konflik dan intrik antara Ketua DPR RI Setya Novanto (SN) dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said (SS) makin melebar. Entah siapa dan mana yang benar, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan bahwa ada persoalan substansial yang seharusnya dicermati oleh semua pihak termasuk pemerintah.

Saat ditanya oleh wartawan Hallobogor.com, lebih substansial mana meributkan pertemuan SN dengan Dirut PT Freeport Indonesia atau pelanggaran Undang-Undang yang dilakukan SS karena memperpanjang kontrak dengan PT FPI, Fadli Zon menegaskan bahwa yang sangat substansial itu adalah soal pelanggaran UU yang dilakukan SS.

“Karena jelas sekali ada perpanjangan MoU (memmorandum of understanding) pada bulan Januari 2015, dan dalam MoU itu sudah diperpanjang untuk ekspor konsentrat PT FPI, row materials atau bahan baku, yang sebetulnya oleh Undang-Undang Minerba (Mineral dan Batubara) sudah dilarang. Tapi ini hanya diberikan kepada Freeport melalui sebuah MoU. Apakah MoU itu bisa mengalahkan Undang-Undang? Ini jelas ada pelanggaran di situ. Harusnya MoU batal demi hukum,” papar Fadli Zon, usai pembukaan Munas VIII Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Hotel Grand Cempaka, Megamendung, Kabupaten Bogor, Kamis (19/11/2015).

Kedua, politisi dari Partai Gerindra ini melanjutkan, ada surat dari SS pada 7 Oktober 2015 yang menjamin perpanjangan kontrak terhadap Freeport. “Jadi bukan hanya perpanjangan operasi, tapi perpanjangan kontrak jika nanti Undang-Undangnya sudah ditetapkan. Jadi, kenapa bisa ada satu jaminan, padahal UU-nya saja belum ditetapkan. Ini artinya memberi janji. Ini adalah pelanggaran serius dari SS,” tegasnya.

Perpanjangan kontrak yang dilakukan SS, sambungnya, sudah pasti merugikan kepentingan dan keuangan negara. “Keuangan negara dirugikan karena Freeport mengekspor selama enam bulan. Bisa dihitung berapa jumlah ekspor (bahan mentah, red) dan kerugian negara yang diakibatkannya. UU Minerba berakhir tahun 2014. SS memberikan keistimewaan kepada Freeport. Ini kesalahan fatal. Harus ada audit dari BPK atau KPK,” tandasnya.

Menurut Fadli Zon, Komisi VII DPR RI sendiri sudah berkali-kali mengingatkan SS. Dan dalam waktu dekat DPR akan mengambil langkah politik. Langkah seperti apa? “Hak setiap anggota dewan untuk melakukan langkah politik, setiap anggota punya hak,” ucapnya.(cep)