Hallobogor.com, Cisarua – Forest Watch Indonesia (FWI) mendesak Pemkab Bogor untuk memenuhi kewajibannya mengembalikan kawasan Puncak sesuai peruntukannya. Yaitu, sebagai kawasan hutan lindung yang memiliki fungsi konservasi tanah dan air.

Desakan FWI tersebut dikemas melalui sebuah aksi membentangkan 66 meter persegi kain merah putih di komplek vila Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Kamis (17/8/2017). Bentangan kain merah putih menjadi simbol aksi dari 66 kali luas Kebun Raya Bogor hutan alam yang hilang di Kawasan Puncak selama 16 tahun terakhir (2000-2016).

Hutan di Puncak berperan sebagai pengatur tata air di wilayah hulu hingga hilir Ciliwung, habitat untuk satwa endemik, dan menjadi tumpuan hidup masyarakat. DAS Ciliwung yang memiliki luasan sekitar 38 ribu hektare, saat ini menyisakan 3,4 ribu hektare hutan alam atau 8,9 persen dari luas wilayahnya. Semua hutan alam yang tersisa tersebut berada di kawasan Puncak.

Saat ini ada dua kebijakan yang mengatur penataan ruang di kawasan Puncak yang saling bertentangan. Pada tahun 2003, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (d/h Kementerian Kehutanan) melalui Surat Keputusan Nomor 195 Tahun 2003, telah menunjuk wilayah di kawasan Puncak sebagai hutan produksi dan hutan konservasi.

Kemudian tahun 2008, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 yang menetapkan Kawasan Puncak menjadi kawasan hutan lindung yang memiliki fungsi konservasi tanah dan air.

“Sayangnya, pengelolaan kawasan Puncak oleh Pemerintah Daerah tidak mengindahkan Peraturan Presiden dalam pengelolaan kawasan. Hal ini menyebabkan terjadinya alih fungsi kawasan Puncak melalui praktek-praktek pembangunan yang tidak konservatif terhadap sumber daya air dan tanah. Jelas ini mengancam ketersediaan air pada masa yang akan datang akibat maraknya konversi hutan,” ujar Anggi Putra Prayoga, koordinator aksi dari FWI.

Anggi menjelaskan, tahun 2017 sebesar 50 persen kawasan hutan lindung di Desa Tugu Utara dan Tugu Selatan telah beralih fungsi menjadi pemukiman, villa-hotel, dan kebun teh. Salah satu dampak yang dirasakan, sejak tahun 2015 masyarakat mengalami kekeringan dan kesulitan mengakses air bersih, terutama saat musim kemarau. 

Kemudian diperparah dengan keberadaan vila dan hotel yang menguasai sebagian besar sumber mata air bahkan hingga menutup akses sumber air untuk masyarakat. Hal ini menunjukan potret buram kinerja Pemerintah daerah yang belum mampu memberikan keadilan atas akses tanah dan air bagi masyarakat Puncak. 

“Nyatanya, 72 tahun Indonesia merdeka, negara belum hadir untuk memberikan keadilan dan penghidupan yang layak bagi rakyat”, tutur Linda Rosalina, Pengkampanye FWI dalam orasinya. (cep)