Hallobogor.com, Bogor – Dalam mengakselerasi penangan bencana, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor secara resmi membentuk dan melantik jajaran pengurus Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB) masa bakti 2020-2023.

Forum PRB ini nantinya akan berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk membangun sebuah jaringan sistem aplikasi peta digital terkait wilayah yang rawan terhadap bencana.

Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Bogor, Bima Arya usai melantik jajaran pengurus Forum PRB di atas pelataran bangunan Masjid Agung, Kecamatan Bogor Tengah, Selasa (7/1/2020) pagi.



“Baru saja kita melantik jajaran pengurus Forum PRB. Nantinya, Forum PRB ini akan berkolaborasi dengan Diskominfo dan BPBD untuk membangun sebuah sistem jaringan berbasis aplikasi terkait pemetaan di sejumlah titik wilayah rawan bencana,” ujar Bima Arya.

Forum Penanganan Risiko Bencana (FPRB) yang di nahkodai Surya Kelana Putra Resmi dilantik Wali Kota Bogor Bima Arya, pelantikan dilakukan dibangunan Masjid Agung Bogor, Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor pada Selasa (7/1/2020).

Pada saat pelantikan dihadiri Wakil Walikota Bogor Dedie A Rachim, Sekertaris Daerah Kota Bogor Ade Sarif Hidayat serat para kepala OPD, Camat dan Lurah.

Pada kesempatan tersebut Bima berpesan, kaitan dengan pelantikan FPRB, bahwa bencana belum selesai kita semua harus waspada Camat dan Lurah harus siaga identifikasi titik-titik rawan siapkan posko bencana.

“Di forum itu saya pesankan untuk melakukan pemetaan peta rawan bencana dilakukan secara bersama-sama dengan Kominfo, jadi saya bisa update, seperti halnya kemarin di Katulampa butuh waktu bagi saya untuk mengupdate kondisinya,” ucapnya.

Kalau kita sudah mempunyai peta rawan bencana dengan aplikasi jadi saya bisa masuk ke situ dan sistemnya bisa langsung dicek daerah mana yang terdampak, jadi di input langsung disana, dan kita akan bangun sistem itu disana.

“Pemetaan itu akan dibentuk secara digital karena FPRB ini forum dari hulu ke hilir mulai dari mitigasi hingga tanggap daruratnya, tanggap darurat nya mengkodisikan semua dari mitigasi hingga pengurangan risiko, diantaranya ada sosialisasi dan ada edukasi disitu,” terangnya.

Berkaca pada peristiwa tahun 2018-2019 ketika kondisi air di bendung Katulampa siaga satu dan jembatan di wilayah Jambu dua ada pergerakan, menurut Bima, sudah ada pengecekan infrastruktur dan memang jembatan Jambu Dua, MA Salmun dan jembatan sempur harus diperbaiki segera yang di prioritaskan yakni jembatan di Jalan Otista, dan sudah di ajukan juga untuk jembatan Jambu Dua dan MA Salmun.

“Untuk anggaranya sendiri akan meminta bantuan provinsi dan pemerintah pusat. Dan secara keseluruhan saya lihat titik banjir berkurang dibanding kejadian yang sama pada tahun lalu, mudah-mudahan dengan naturalisasi Ciliwung dan pengelolaan sampah yang signifikan semuanya akan bisa diminimalisir.

Sementara Ketua Forum PRB Surya Kelana Putra menambahkan, terbentuknya Forum PRB Kota Bogor ini atas dasar amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dengan demikian, Forum PRB ini akan banyak berkolaborasi dengan BPBD terkait penanggulangan bencana.

“Fungsi kami disini sebagai mitra Pemkot dan BPBD sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penanggulan Bencana. Selain itu fungsi kami disini untuk membantu percepatan tentang edukasi kebencanaan kepada warga dan mengedukasikan tentang pengurangan resiko bencana, yang tentunya bermitra dengan BPBD,” paparnya.

Dalam waktu dekat, sambung Surya, pihaknya akan melakukan pemetaan ke sejumlah wilayah yang diprediksi rawan terhadap bencana, baik bencana banjir maupun tanah longsor.

“Kita akan melakukan pemetaan dan memberikan edukasi kepada warga yang wilayahnya sering kali dilanda bencana. Kemudian masyarakat juga perlu diedukasi mengenai dampak lingkungan dari pembangunan. Tujuannya, tentu agar resiko bencana bisa diminimalisir kedepannya,” ungkapnya. (den)