Hallobogor.com, Rumpin – Ketua Dewan Penasehat Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) Rumpin, Kabupaten Bogor, Ridwan Darmawan, tidak setuju dengan rencana Mendikbud Muhadjir Effendy yang akan menerapkan sistem full day school Senin hingga Jumat. 

Menurutnya, jam sekolah yang dipadatkan pagi hingga sore dalam sistem full day school tidak sesuai dengan kultur budaya muslim Indonesia, khususnya di Kota dan Kabupaten Bogor.

“Hal mendasar yang terjadi saat full day school diterapkan adalah matinya madrasah-madrasah diniyyah, belajar agama sore hari, interaksi santri-kiai di sore hari,” kata Ridwan Darmawan, Selasa (13/6/2017).

Ridwan yang juga sebagai Anggota Bidang Advokasi PP Robithoh Maahid Al-Islamiyah (PP RMI-NU PBNU) ini, menjelaskan, waktu dan proses sore hari itulah anak-anak muslim usia sekolah mendapatkan bimbingan etika dan moralitas yang matang di madrasah-madrasah, pesantren, maupun majelis taklim. “Bukan di sekolah yang sarat target angka-angka. Inikah yang pemerintah inginkan?” katanya.

Menurutnya, sejarah telah membuktikan pengabdian para ustadz di kampung-kampung dalam memberikan pelajaran agama di madrasah-madrasah telah mengakar di masyarakat. Ini tidak bisa dinafikan begitu saja.

Ridwan menuturkan, kebijakan full day school tersebut tak aspiratif dan mendapat penolakan masyarakat. Jika aturan tersebut tetap dilaksanakan, ia menganggap Mendikbud hanya memaksakan kehendaknya sendiri.

“Jika tetap dilaksanakan mulai tahun ajaran baru, ini bentuk kebijakan yang tidak aspiratif, menang-menangan, sekehendaknya sendiri,” tandas Ridwan.

Ridwan pun mengeritisi pemerintah yang kerap gonta-ganti kebijakan dalam dunia pendidikan. Hal itu pula yang dianggap membuat pendidikan Indonesia belum mampu bersaing dengan dunia internasional.

“Sudahlah, sudahi tradisi buruk mengutak-atik sesuatu yang tidak substansial. Lakukan evaluasi secara berkala dalam kurun waktu yang ideal. Kami tetap tidak setuju konsep full day school. Jika dipaksakan, kami akan segera berkonsolidasi bersama para sepuh dan pegiat madrasah-madrasah di Bogor untuk menyampaikan ketidaksetujuan hal ini,” tegas Ridwan. (cep)