Hallobogor.com, Bogor– Proses lelang pembangunan gedung DPRD Kota Bogor tahap satu diprediksi akan gagal lelang akibat kurang perencanaan. Terkait hal ini, dinas terkait diminta untuk melakukan kajian matang.

Ada sejumlah masalah yang harus diperhatikan sebelum dilakukan lelang. Seperti, analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang belum selesai, belum ada relokasi untuk pedagang di Pasar Anggrek, dan adanya rumah bersalin yang dikuatirkan akan menghalangi proses pekerjaan.

Wakil Walikota Bogor, Usmar Hariman, menjelaskan, proses lelang sudah disiapkan di Unit Layanan Pelelangan (ULP) dan sudah ada sebanyak 235 perusahaan yang mengakses, di antaranya 17 perusahaan yang sudah terverifikasi.

“Memang kalau sekarang masih banyak kendala mengenai amdal serta relokasi di kawasan itu. Nah, inilah yang seharusnya jadi kajian dinas terkait seperti dari BPLH, apakah harus amdal atau cukup dengan UPL-UKL, maka kita serahkan sepenuhnya ke BPLH. Sedangkan relokasi dan pembebasan lahan di antaranya ada Rumah Bersalin, itu kan aset orang luar yang di dalam master plan harus dibebaskan,” tutur Usmar, Kamis (15/9/2016).

Oleh karena itu, kata Usmar, lelang ini bisa digagalkan. Dan jika terjadi gagal lelang maka harus diantisipasi dan ada perubahan anggaran atas kemampuan daya serap.

“Kalau pun nanti gagal lelang, maka leading sector yaitu Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman (Wasbangkim) Kota Bogor harus mempersiapkan perencanaan secara matang. Kemudian dilanjutkan lagi proses lelang, hanya waktunya saja yang molor. Sedangkan anggaran tetap akan terserap. Namun dari total Rp48 miliar pada pembangunan tahap pertama tidak akan terserap seluruhnya karena mengalami kemunduran waktu untuk pembangunan fisiknya,” jelasnya.

Menurut Usmar, jika proses lelang gagal, maka Pemkot membutuhkan waktu untuk memulai lelang ulang mulai dari mengumumkan lelang sampai administrasi sesuai Keppres yang  mengatur tentang pelelangan barang dan jasa itu terpenuhi.

“Kalau rencana pembangunan tetap tahun ini karena sudah masuk sistem multiyears. Hanya jika terjadi gagal lelang, masalahnya pada waktu proses pembangunan fisik serta anggaran yang terserap berkurang dari target awal. Pembangunan itu pun sesuai kemampuan saja, jika akhirnya mampu diserap Rp20 miliar maka hanya Rp20 miliar yang diserap. Yang terpenting sisa pembangunan di tahun 2017,” jelasnya.

Ia mengakui, gedung  DPRD itu pun sudah dipersiapkan anggaran dengan sistem multiyears dengan total Rp76 miliar. Sedangkan yang diserap di 2016 untuk pembangunan tahap pertama sebesar Rp48 miliar.

“Nah, seharusnya persiapan lain kaitan gedung DPRD sebagai leading sectornya adalah Wasbangkim. Jadi mereka harusnya mempersiapkan perencanaan yang matang dan berkoordinasi dengan dinas terkait seperti Setwan, BPLH, dan lainnya,” ungkapnya.

Usmar menambahkan, meski nantinya terjadi gagal lelang, proses lelang kedua tetap harus dilanjutkan karena rencana pembangunan Gedung DPRD harus terealisasi tahun 2016 ini. “Yang pasti tetap harus lanjut pembangunannya,” pungkas dia.(cep)