Hallobogor.com, Bogor – Empat pucuk pimpinan di Kota Bogor yakni Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda, dan Ketua DPRD, mulai rajin bolak-balik Bogor-Bandung. Gencarnya pemanggilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar) terhadap mereka membuat para pejabat teras itu galau dalam perkara korupsi jual-beli lahan Angkahong Rp43,1 miliar. 

Pasalnya, hingga Selasa (18/4/2017), Kejati Jabar belum juga menetapkan tersangka peleger. Padahal, pihak Kejati sudah menaikkan status ke tingkat penyidikan. 

Wali Kota Bogor Bima Arya, mengakui dirinya sudah memenuhi panggilan Kejati pada Senin (17/4/17). “Saya sudah memenuhi panggilan Kejati dan dari awal perlu ada kepastian hukum soal kasus ini, agar tuntas dan cepat selesai,” ungkapnya. 

Bima mengaku akan terus mengikuti proses hukum lanjutan dan siap untuk memenuhi panggilan dari Kejati. “Kami terus bekerjasama dengan pihak Kejati, baik ada pemanggilan untuk saya, untuk Wakil Wali Kota, Ketua DPRD, ataupun Sekda, maka kami harus kooperatif dan memenuhinya,” jelasnya.

Bima kembali menegaskan bahwa dirinya sangat berharap ada kepastian hukum dalam kasus ini. “Jadi kami juga meminta agar Kejati segera memberikan kepastian, lebih cepat berarti lebih bagus,” tandasnya.

Terpisah, Kasie Penerangan Hukum Kejati Jabar, Raymon Ali, mengatakan, saat ini pemeriksaan terus digeber terhadap para saksi-saksi termasuk calon tersangka. “Mereka umumnya saksi-saksi yang pernah dipanggil dan dimintai keterangan pada tahap penyelidikan terdahulu. Karena sekarang sudah dalam penyidikan, maka pemeriksaan akan semakin intens,” ujar Raymon saat dihubungi wartawan. 

Dikatakannya, tidak menutup kemungkinan para pihak yang dipanggil ialah calon tersangka.

Sekadar mengingatkan, pada ujung tahun 2014 silam Pemkot Bogor ngotot membeli lahan milik Angkahong di Warung Jambu meski harganya dinilai berbagai pihak kemahalan dan terdapat banyak persoalan di dalamnya. Pemkot Bogor kala itu beralibi bahwa pembelian lahan Angkahong sudah menjadi ketetapan dan dianggarkan serta anggaran tersebut harus terserap. 

Akibatnya, majelis hakim tipikor pun memvonis tiga terdakwa yaitu Hidayat Yudha Priatna, Iwan Gumelar, dan Ronny Nasrun Adnan masing-masing 4 tahun penjara. Dalam vonisnya juga menyebutkan bahwa ada pleger dalam kasus tersebut yang harus ditindaklanjuti. (cep)