Hallobogor.com, Cibinong – Kabupaten Bogor yang memiliki penduduk 5,3 juta jiwa dan luas wilayah 2.800 kilometer lebih kaya akan sumber daya alam di bidang pertambangan.

Sektor pertambangan menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar sehingga APBD Kabupaten Bogor mencapai kurang lebih Rp6 triliun. Wilayah barat Kabupaten Bogor yang selanjutnya dikenal dengan Bogor Barat adalah salah satu kawasan yang kaya akan tambang, seperti emas, galena, pasir, batu, bahan semen, dan masih banyak lagi. Belum lagi ditambah dengan segudang potensi pariwisata dan budaya.

Tapi disayangkan, kendati memiliki kekayaan alam luar biasa akan tetapi taraf perekonomian masyarakatnya mayoritas masih lemah serba ketertinggalan di segala bidang. Salah satu pemicu utamanya adalah masih buruknya sarana infrastruktur serta jauhnya jarak pelayanan ke ibukota Kabupaten Bogor di Cibinong.

Maka, tak aneh jika masyarakat Bogor Barat sejak lama mendesak untuk memisahkan diri dari Kabupaten Bogor dan ingin mendirikan Kabupaten Bogor Barat. Selain bertani, berdagang, berwiraswasta, dan sebagian warga Bobar bekerja ke wilayah Jakarta dan Tangerang lantaran aksesnya lebih dekat, tak sedikit warga Bobar yang memilih mencari nafkah di area-area pertambangan, baik secara legal maupun ilegal.

Sejak Gunung Pongkor di Kecamatan Nanggung yang bersebelahan langsung dengan Kecamatan Cigudeg, Sukajaya, dan Leuwisadeng diketahui mengandung emas, maka sejak itulah gurandil atau penambang emas liar menjamur. Meski secara manual dan berbekal peralatan seadanya, mereka menggali lubang, menggelundung, dan menggembos, untuk mendapatkan bijih emas.

Di antara mereka, ada yang sekadar kuli panggul batu dan tanah mengandung emas atau disebut ojek emas, ada yang berjualan di mana harga-harga kebutuhan di sana menjadi dua kali lipat lebih mahal, ada yang membuka jasa parkir, ada yang menyewakan mesin gelundung, ada yang menyediakan jasa transportasi, jasa keamanan, hingga jasa paranormal untuk membantu menemukan titik emas sebelum melubangi gunung.

Sudah banyak warga di sana yang mendadak kaya gara-gara menambang emas. Ini bisa dilihat dari bentuk bangunan warga di sepanjang jalan menuju lokasi tambang. Meski berada di pelosok pegunungan tapi berjejer rumah dan bangunan-bangunan mewah. Penghasilan mereka antara Rp5 juta sampai Rp50 juta untuk satu lempeng kecil emas, tergantung kadar atau kualitas emas.

Emas di Gunung Pongkor akhirnya bukan saja menjadi ladang penghasilan bagi sebagian besar warga di empat kecamatan itu. Akan tetapi menjadi magnet bagi siapa saja dari luar Bogor yang punya karungan uang. Informasi yang dihimpun di Kampung Ciurug misalnya, gurandil-gurandil itu banyak pula yang berasal dari Banten dan Sulawesi.

“Bagi pemodal kaya, baik warga lokal maupun dari luar Bogor, berani membayar gurandil Rp10 juta per lobang. Hasilnya bisa lima kali lipat. Kalau misalnya saat menggali lubang pertama gagal menghasilkan emas, si pemodal tak pernah menyerah atau merasa menyesal, mereka akan terus memodali gurandil,” ungkap Ni, tokoh masyarakat sekitar Ciurug, kepada Hallobogor.com, Kamis (17/9/2015) atau satu hari menjelang pemberangusan gurandil oleh Polres Bogor.

Aksi gurandil sudah berlangsung puluhan tahun. Secara umum, lokasi tambang liar mereka berada di Kampung Ciurug, Ciguha, dan Kopo, yang kesemuanya masuk di dalam area konsesi dan eksploitasi PT Aneka Tambang Tbk (Antam).

Persoalan dan Penyebabnya
Persoalan mulai muncul ketika banyak gurandil yang tewas terkubur saat menggali lubang emas atau karena berebut emas. Sejak gurandil hadir, mungkin sudah puluhan nyawa melayang sia-sia. Persoalan kedua, lantaran aktivitas gurandil berada dalam area penguasaan PT Antam, maka gesekan pun tak bisa dihindari antara warga sekitar dengan PT Antam.

Peristiwa gurandil terkubur di lubang emas kerap terjadi setiap tahunnya. Ada yang terpublikasi dan banyak pula yang tidak. Demikian halnya konflik yang terjadi antara PT Antam dengan warga sekitar, terkadang mereda tetapi selalu terjadi setiap tahunnya. Seperti baru-baru ini seorang satpam PT Antam tewas oleh gurandil, ujung-ujungnya empat orang warga dipidana di Polres Bogor. Konflik berlanjut dengan aksi unjuk rasa warga yang menuntut keempat warga dibebaskan.

Beberapa tahun lalu PT Antam pernah merilis bahwa kandungan emas di Gunung Pongkor diperkirakan akan habis antara lima sampai sepuluh tahun lagi. Nah, di tengah emas yang semakin menipis ini, aksi gurandil malah makin marak. Selama bulan puasa hingga malam takbir Lebaran Juli 2015 saja, gurandil telah menggali ratusan lubang di area Antam.

Ni mengungkapkan, bahwa maraknya gurandil sehingga bisa menggali emas di lokasi PT Antam ada banyak faktor. “Pertama, berburu emas sudah menjadi profesi bagi sebagian besar warga sekitar Pongkor, kedua gurandil sudah cukup lihai karena sudah paham betul medannya. Ketiga, ada indikasi kuat terjadi kongkalikong antara gurandil dengan pihak keamanan serta orang dalam PT Antam, sehingga gurandil bisa dengan mudah melewati ketatnya penjagaan,” ungkapnya diamini seorang brigadir polisi di Polres Bogor yang ikut diterjunkan dalam pemberantasan gurandil.

Razia Gurandil
Maraknya penggalian liar (illegal mining) emas di area Antam membuat PT Antam habis kesabaran. Maraknya galian emas liar dinilai bakal merugikan PT Antam miliaran rupiah. Oleh karena itu, mulai tanggal 18 September 2015 aksi pemberantasan gurandil dilakukan besar-besaran oleh PT Antam dengan mengerahkan ribuan polisi Polres Bogor dan Satpol PP Kabupaten Bogor.

Dari informasi yang dihimpun, pengetatan penjagaan oleh aparat Polres Bogor dilakukan hingga satu bulan lamanya. Biaya yang dikeluarkan PT Antam pun bisa ratusan juta rupiah. Dalam aksinya, semua bentuk bangunan liar gurandil di setiap sudut gunung dibabat habis, dibakar, dan dijadikan barang bukti oleh Polres Bogor. Tak hanya itu, penyisiran dan pengejaran pelaku berikut barang buktinya juga dilakukan hingga ke pemukiman warga.

“Razia kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Polisi turun hingga ke rumah-rumah warga. Sepengetahuan kami, para pelakunya sekarang sudah tidak ada yang berani muncul. Semua barang bukti disembunyikan dan mereka kabur, ada yang ke Padang, ke Medan, ke Banten, pokoknya sudah kocar-kacir. Kalau hari-hari biasa kan semuanya terang-terangan baik dalam aktivitasnya maupun transaksi jual beli emas. Bahkan sekarang orang yang biasanya menerima penjualan emas Pongkor di Pasar Leuwiliang tokonya tutup,” beber Ni, yang juga berprofesi sebagai paranormal ini.

Butuh Solusi Adil
Dengan diberantasnya gurandil belum ada jaminan kawasan Pongkor bisa lebih sejahtera. Sebaliknya, sebagian kalangan justeru kuatir ada dampak sosial baru yang bermunculan di kawasan itu. Ni sendiri menegaskan, meski dirinya tinggal di sekitar Gunung Pongkor akan tetapi tidak bersikap pro dan kontra.”Kalau sudah aturan negara mau bagaimana lagi. Tapi harus diingat pula, kalau sudah begini saya yakin pasti penjarahan hutan (illegal logging) dan kriminalitas akan kembali marak, karena banyak warga yang kehilangan mata pencaharian. Maka Pemkab Bogor harus punya solusi, jangan hanya menertibkan saja” katanya.

Senada dengannya, kalangan mahasiswa berpendapat serupa. Malah, aspirasi mahasiswa ini dilakukan melalui sejumlah unjukrasa. Seperti pada Kamis (8/10/2015) yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO di Komplek Pemkab Bogor.

“Sederhana bagi HMI MPO mengenai permasalahan ini. Pertama bupati harus segera ekstra cepat dan tanggap menyikapi permasalahan warga yang ada di empat kecamatan meliputi Nanggung, Sukajaya, Cigudeg, dan Leuwisadeng dengan program nyata, bukan program hayalan. Karena kami lihat Bupati hari ini membuat program dadakan yang akan dipaksakan buat warga yang membutuhkan makan besok hari dan itu pun terpusat di Kecamatan Nanggung saja,” tegas Ketua HMI MPO Cabang Bogor, Asep Kurnia.

Dirinya juga menandaskan bahwa aksi HMI MPO bukan mendorong untuk dibuka atau ditutup penambangan tanpa izin (Peti), melainkan Pemda harus melakukan rencana strategis pembangunan infrastruktur dan SDM yang berkualitas di Bogor Barat. “Pemda sudah harus memikirkan konsep solusi yang tepat dan adil yang tidak hanya berpihak kepada pemilik modal besar. Misalnya mengapa tidak memberdayakan tambang rakyat,” imbuhnya. (cep)