Hallobogor.com, Bogor – Ketidakteraturan tata ruang di Kota Bogor tidak lain belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus yakni Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Demikian hal tersebut disampaikan Wakil DPRD Kota Bogor Heri Cahyono, kepada Hallobogor.com, belum lama ini.

Menurut Heri, saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor hanya memiliki Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang bersifat umum.

Politisi Golkar ini juga mengatakan, diera kepemimpinan Walikota Bogor Diani Budiarto (Sebelum Bima Arya), terkait perizinan khusus pembangunan perumahan sempat diusulkan untuk dihentikan. Alasan Walikota saat itu, salah satunya perumahan yang dikembangkan mayoritas tidak dibeli oleh warga Kota Bogor sendiri yang berdampak terjadi penambahan jumlah penduduk, selain itu terjadi pengurangan pada lahan produktif.

Namun kata Heri, yang menjadi permasalahannya adalah, para pengusaha property mensiasati pengembangan bisnis investasi perumahan, tidak dalam skala besar. Seperti ada lahan seluas 1.000 atau 2.000 meter persegi dibangun perumahan.

“Inilah yang sulit ditangani oleh Pemkot Bogor karena pengusaha property skala kecil ini rata-rata warga Kota Bogor juga dengan penjualan kepada warga luar Kota Bogor juga. Hingga perumahan tumbuh pesat di Kota Bogor, dan memang untuk perizinan kavling perumahan tidak ada. Maka, untuk penataan perizinan pembangunan di Kota Bogor, perlu adanya Perda RDTR,” jelas Heri.

Keberadaan peraturan ini bila sudah ada bisa melihat lebih detail untuk pembangunan di Kota Bogor. Misalnya, kawasan bisnis bisa dilihat mana saja wilayah yang boleh dibangun hotel, begitu pula untuk perumahan.

Karena menurutnya, jika berbicara kawasan bisnis tersebut banyak macamnya, bisa hotel, perumahan, pabrik atau restoran, dan yang lainnya.

“Kota ini dibangun tidak hanya sekedar membangun saja, perlu menjaga estetika dan keindahan juga. Untuk itu, kita di DPRD, meminta Bappeda segera mempercepat penyampain draf Perda RDTR yang dimaksud,” katanya.

“Perda RDTR ditargetkan harus selesai tiga bulan kedepan, karena sejauh ini terhambat penyampaian drafnya yang belum disampaikan oleh Bappeda,” sambung Heri. (hrs)