Hallobogor.com, Megamendung – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI menolak kebijakan impor beras dari luar negeri. Kebijakan impor beras mulai tahun 2016 merepresentasikan bahwa ada ketimpangan kebijakan antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.

“Sebetulnya HKTI mendukung Kementerian Pertanian untuk tidak mengimpor beras. Tapi sekarang ini kenyataannya pemerintah mengimpor beras. Ini salahsatu yang perlu kita awasi, jangan sampai ada beras selundupan yang merugikan petani,” kata Sekretaris Jenderal HKTI, Fadli Zon, usai pembukaan Munas VIII HKTI di Hotel Grand Cempaka, Megamendung, Kabupaten Bogor, Kamis (19/11/2015). Demikian, seperti dikutip Halloapakabar.com.

Fadli Zon mengemukakan, kebijakan pertanian di Indonesia kadang-kadang berbeda-beda. “Kementerian Pertanian yang berkonsentrasi pada produksi, biasanya protektif terhadap petani. Tetapi pada sisi lain Kementerian Perdagangan biasanya akan lebih terbuka untuk masuknya impor,” ungkap dia.

Seharusnya, kata Fadli Zon, pemerintah meningkatkan koordinasi antara satu kementerian dengan kementerian lainnya. Hal ini agar pertanian lebih maju dan petaninya bisa lebih sejahtera.

Sementara itu, kepengurusan HKTI akan segera berganti melalui berlangsungnya Munas. Demikian pula dengan masa jabatan Ketua Umum HKTI Prabowo Subianto yang telah berakhir. Meski demikian, pengurus HKTI dari berb agai daerah se-Indonesia masih berharap Prabowo masih tetap adandi keluarga HKTI dan menjadi Ketua Dewan Penasehat. (cep/wan)