Hallobogor.com, Cibinong – Ini kabar baik bagi guru honorer. Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Jusuf Kalla memastikan pemerintah menyetujui pengangkatan guru honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS) pada 2018. Hal ini disampaikan oleh Wapres ketika memberikan pengarahan dalam Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2018 di Pusdiklat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Jusuf Kalla mengatakan, dirinya sudah berbicara dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang kekurangan guru. Menurut Jusuf Kalla, selama beberapa tahun terakhir jumlah guru yang pensiun lebih banyak ketimbang jumlah guru yang diangkat. Atas dasar inilah, pemerintah sepakat akan mengangkat guru honorer menjadi PNS.

“Karena itu, saya sudah bicarakan dan presiden sudah setuju untuk mengangkat guru (honorer) yang puluhan ribu itu, kita angkat, tidak menjadi soal,” ujar Jusuf Kalla, Rabu (7/2/2018).

Jusuf Kalla mengatakan, guru honorer harus mendapatkan perhatian. Karena, mereka telah berjuang untuk memajukan pendidikan. Oleh karena itu, tidak selayaknya para guru honorer tersebut mendapatkan gaji yang rendah.

Selain itu, Jusuf Kalla juga berkaca dari kasus guru honorer SMAN 1 Torjun, Kabupaten Sampang, Ahmad Budi Cahyanto (26) yang meninggal dunia akibat dianiaya oleh muridnya yakni HI (17). Jusuf Kalla menilai, kemungkinan salah satu faktor guru tersebut dianiaya oleh murid karena berstatus sebagai guru honorer sehingga tidak dianggap berwibawa.

“Tentu kita sedih sekali mendengar guru dengan gaji yang Rp400 ribu, kemudian pula mungkin karena kurang berwibawa karena gaji rendah, maka akhirnya dilawan muridnya. Tentu itu sedih sekali mendengarkan itu karena itulah kita harus perhatikan,” kata Jusuf Kalla.

Sebelumnya, guru honorer se-Kabupaten Bogor melakukan audiensi ke DPRD Kabupaten Bogor untuk mengadukan nasibnya. Berdasarkan hal ini, DPRD lantas menyurati Presiden RI Joko Widodo dengan surat nomor 170/10-DPRD Kab. Bogor tanggal 1 Febuari 2018, perihal penyelesaian pegawai honorer kategori II (K2) dengan ditanda tangani Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi alias Jaro Ade.

Dalam hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi menegaskan, tidak hanya memperjuangkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) para petugas medis. Akan tetapi DPRD Kabupaten Bogor juga sudah mengirim surat ke presiden agar ada kejelasan peningkatan status kepegawaian serta peningkatan kesejahteraan bagi para para pengawai honorer katagori II (K2)  melalui usulan perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 

“Sesuai dengan fungsi DPRD wajib menyampaikan dan memperjuangkan aspriasi  dan tuntutan semua elemen masyarakat, termasuk dari Forum Pengawai honorer Kabupaten Bogor. Saya sudah bersurat ke pak Presiden, agar tenaga medis dan K2 diangkat jadi PNS karena kebutuhan kita sangat tinggi di kedua sektor itu,” tukasnya. (cep)