Hallobogor.com, Bogor – Humas Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Kamis (8/2/2018), telah mengabarkan agenda kegiatan pelantikan pejabat struktural di lingkungan Pemkot Bogor pada Jumat (9/2/2018).

Kabar yang tersiar ini ditanggapi beragam oleh masyarakat. Pasalnya, sesuai aturan, petahana atau kepala daerah yang masa jabatannya segera habis dan hendak maju lagi di pemilihan kepala daerah tidak diperkenankan memutasi pegawai negeri sipil (PNS). Paling tidak enam bulan menjelang pemungutan suara pilkada, petahana sudah tidak boleh lagi memutasikan PNS.

Hal ini berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat (2) yang berbunyi “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Bila hal itu dilanggar, sesuai pasal 71 UU tersebut, calon dari petahana dapat didiskualifikasi sebagai calon kepala daerah.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto pun menjawab berbagai tanggapan masyarakat mengenai rencana pelantikan tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya selaku kepala daerah sudah menempuh segala prosedur sebelum melakukan pelantikan sejumlah pejabat Pemkot.

“Kepala daerah hanya bisa melantik di masa tahapan pilkada dengan seizin Mendagri. Proses sudah ditempuh semua, mulai dari Baperjakat, izin Kemendagri sampai rekomendasi provinsi. Ini pun terbatas saja. Utamanya pengisian karena pensiun,” katanya.

Bima pun menyontohkan hal serupa yang dilakukan di daerah lain. “Proses yang sama ditempuh di daerah lain seperti Kota Bandung dan Provinsi Jabar, bahkan dengan jumlah personel yang jauh kebih besar dari Kota Bogor,” jelasnya.

Seperti diketahui, Bima Arya maju dalam Pilkada serentak Juni 2018 berpasangan dengan Dedie A. Rachim dan menunggu ditetapkan oleh KPU Kota Bogor pada 12 Februari 2018. Calon dari petahana ini dikabarkan akan mulai cuti dari jabatan Wali Kota Bogor mulai 12 Februari. (cep)