Hallobogor.com, Bogor – Tak kunjung tuntasnya penyelesaian kasus dugaan mark up pengadaan lahan pasar Jambu Dua atau dikenal kasus Angka Hong diduga Kejaksaan Negeri (Kejari) Bogor terlalu tergesa-gesa dalam menetapkan status tersangka. Alhasil, hingga kini polemik tanah seluas 7.302 meterpersegi yang menelan dana Perubahan APBD 2014 senilai 43,1 miliar ini tidak kunjung selesai.

“Ada dugaan Kejari terkesan tergesa-gesa dalam menetapkan status tersangka karena jangka waktu penyelidikannya sudah lama. Logikanya, kejaksaan sibuk mengumpulkan alat bukti dan membangun konstruksi,” kata Pengamat Hukum Universitas Pakuan, Muhamad Mihradi, Selasa (5/4/2016).

Menurut dia, saat ini masyarakat sangat menunggu kejelasan soal kasus Angka Hong. “Kejari harus memaparkan ada atau tidaknya tindak pidana korupsi dan hal lain menyangkut nasib ratusan pedagang kaki lima (PKL) yang bakal direlokasi,” katanya, seperti dikutip Halloapakabar.com.

Mihradi menyarankan, sebaiknya kejaksaan tak hanya terpaku pada ada atau tidaknya tindak pidana korupsi di dalamnya. Melainkan juga wajib melihat apakah secara hukum administrasi tak terjadi pelanggaran. “Lihat apa sudah sesuai prosedur, ada tidak ketentuan yang dilanggar. Setelah itu baru masuk ke wilayah pidana,” tuturnya.

Lebih lanjut kata Mihradi, mengapa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih cepat dalam menangani kasus korupsi dibandingkan lembaga lainnya. Hal itu lantaran komisi antirasuah memiliki kewenangan untuk tidak mem-P21-kan perkara, sebab sebelum menetapkan tersangka mereka telah melakukan penyelidikan selama bertahun-tahun sehingga memiliki dasar kuat.

“Mungkin ini tidak berlaku sama dengan lembaga lain. Kata KPK untuk bisa menetapkan tersangka ternyata penyelidikan butuh waktu lama bisa setahun dua tahun dan hal ini tidak dipublikasikan ke umum,” ucapnya.

Pengambil alihan kasus Angka Hong oleh KPK kemungkinan bisa saja terjadi, sebab kata Mihardi, hal itu tertera dalam Undang-Undang KPK. Langkah tersebut juga bisa diambil apabila tidak ada progres yang signifikan pada penanganan sebuah perkara.

Sementara Kasi Intel Kejari Bogor, Andhie Fajar Arianto menegaskan bahwa pihaknya telah selesai melakukan┬ápemberkasan, dan akan segera dilimpahkan ke penuntut umum untuk dilakukan tahap penuntutan. Namun, kata dia, proses penuntutan ini butuh waktu. “Ya, tetapi itu semua tergantung dari penuntu umumnya. Berharap berkas perkara segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor,” tukas Andhie. (hrs).