Hallobogor.com, Megamendung – Menteri Sosial (Mensos) RI Idrus Marham beserta sejumlah Dirjen dan jajaran Kemensos meninjau lokasi yang terdampak bencana alam gempa di Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Sabtu (27/1/2018). Selain melakukan peninjauan, Mensos menyalurkan bantuan tanggap darurat kepada kurang lebih ratusan kepala keluarga terdampak musibah bencana gempa di Desa Kuta dan beberapa desa lainnya.

Bantuan sosial berupa kebutuhan pokok yang digelontorkan Kemensos ini total Rp2,5 miliar untuk membantu para korban bencana alam gempa di Jawa Barat (Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur) dan Provinsi Banten. 

Penyerahan bantuan ini juga disaksikan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi alias Jaro Ade, Anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil 3 Wawan Haikal Kurdi dan Ilham Permana, Kadinsos Jawa Barat Arifin Harun Kertasaputra, Kadinsos Kabupaten Bogor Roy E Khaerudin, Camat Megamendung Hadijana beserta jajaran, BPBD, Tagana, RAPI, tenaga TKSK dan PKH, ormas, Kepala Desa Kuta H Falah beserta perangkat desa, dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

Di hadapan masyarakat, Idrus Marham menyampaikan amanat Presiden RI Joko Widodo menyikapi terjadinya bencana alam gempa di dua provinsi. “Instruksi Pak Presiden kepada saya, tidak boleh ada satu pun rakyat yang kena dampak bencana yang tidak terurusi oleh pemerintah. Jangan sampai rakyat yang terkena musibah itu tidak makan, yang rumahnya rusak berat jangan sampai kehujanan,” ungkapnya.

Sesuai instruksi presiden tersebut, Mensos menyerukan agar seluruh instansi memikirkan agar sinergi dan bekerjasama mengambil langkah-langkah tanggap darurat. “Ada tiga tahap. Pertama, harus memberikan sembako pada masyarakat. Kedua, menyiapkan tenda-tenda khususnya bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat. Ketiga, dipikirkan bagaimana pembangunannya ke depan, koordinasikan dengan pemda. Soal fasilitas umum yang rusak dikordinasikan agar bisa dibangun secepatnya,” paparnya.

Idrus mengakui pemerintah tidak menganggarkan dana tanggap darurat bencana. “Karena ini kan bencana, kita tidak tahu sebelumnya, tidak kita kehendaki. Tapi yang pasti instruksi presiden kepada saya selaku menteri sosial, tidak ada rakyat yang terkena bencana tidak terurusi,” katanya meyakinkan pemerintah akan melakukan segala cara untuk membantu para korban.

Menanggapi ketidakpastian data korban dampak bencana, Idrus tidak mempermasalahkannya. Yang terpenting menurutnya bantuan bagi para korban bisa segera disalurkan secara merata. “Saat ini masih konsen pada inventarisasi, pendataan, dan tanggap darurat. Tapi berapa pun jumlah data itu jangan sampai ada yang tidak terdata,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Arifin Harun Kertasaputra menyebutkan, ada tiga wilayah kabupaten di Jabar yang terdampak gempa bumi di wilayah Lebak, Banten, Selasa (23/1/2018) lalu. Yakni Kabupaten Sukabumi, Bogor, dan Cianjur.

Di Sukabumi, lokasi bencana tersebar di enam kecamatan. Bangunan yang rusak sebanyak 3.506 keluarga terdiri dari 10.904 jiwa.

Di Kabupaten Bogor, pendataan yang dilakukan pemerintah daerah setempat sampai saat ini masih disesuaikan. Menurut data sementara, penduduk yang terdampak mencapai 564 kepala keluarga terdiri dari 1.414 jiwa. Kerusakan bangunan terparah tersebar di enam kecamatan.

Sedangkan di Kabupaten Cianjur, gempa merusak enam rumah, satu sekolah menengah kejuruan dan satu unit kantor kecamatan. 

Selain gempa, Dinsos Jawa Barat juga mencatat bencana lain yakni angin puting beliung menyusul terjadi di Kabupaten Pangandaran. Namun dampak kerusakannya masih dalam pendataan.

Akibat bencana alam tersebut, Arifin mengatakan banyak di antara korban yang harus mengungsi. “Langkah-langkah kami akan melakukan perlindungan sosial terlebih dulu. Pokoknya bagaimana jangan sampai tidak makan, jangan sampai tidak bisa tidur nyenyak,” katanya. (cep/wan)