Hallobogor.com, Cibinong – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi alias Jaro Ade menegaskan pihaknya sangat mendukung penuh upaya pemerintah dalam mengatasi kemacetan dan kecelakaan di jalur Puncak dengan cara melakukan pelebaran jalan. 

“Memang permasalahan kemacetan di kawasan Puncak itu harus ada solusi yang tepat, cepat dan realistis. Bagaimanapun kawasan Puncak masih menjadi ikon dan magnet wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri, ditambah potensi Pendapatan Asli Daerah sangat besar di Puncak,” katanya, Jumat (11/8/2017).

Kendati begitu, Jaro Ade meminta agar proses pelebaran Jalan Raya Puncak ini tidak merugikan masyarakat. “Sebelum pembongkaran bangunan di daerah milik jalan, bupati harus menyiapkan penampungan PKL dementara sebelum disiapkan penataan PKL yang permanen agar masarkat tidak dirugikan. Jadi saran saya, pelebaran jalan jalur Puncak harus dilakukan berjenjang atau bertahap. Ada jangka pendek, menengah, dan panjang,” ungkapnya. 



Ia menjabarkan, untuk jangka pendek sebaiknya dilakukan di titik atau lokasi yang kerap terjadi kecelakaan yakni Gadog, tepatnya Tanjakan Selarong. “Pemkab harus sounding dan koordinasi dulu dengan Korem 061/Suryakancana TNI AD, karena di Tanjakan Selarong ada patung yang dibangun oleh TNI, kemudian di kiri kanan jalannya bukan hanya pelebaran tapi harus dipasangi besi pengaman jalan,” ungkapnya. 

Kemudian jangka menengahnya, dalam membongkar bangunan permanen maupun semi permanen sebaiknya Pemkab menyediakan lokasi baru bagi Pedagang Kali Lima (PKL) yang bangunannya dibongkar.

“Sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru, dan ada win-win solution, baik bagi pemerintah, masyarakat baik pula bagi pedagang yang sudah berjualan lama di pinggir jalan,” tandasnya. 

Untuk jangka panjang, Jaro Ade menyarankan pemerintah melakukan pelebaran jalan di lokasi yang tidak bersentuhan langsung dengan pedagang. “Jadi pelebaran jalannya dimulai dari atas ke bawah. Tepatnya di titik lahan yang memang masih kosong alias belum ada pedagang seperti di kawasan Gunung Mas, izinnya kan mudah itu ke PTPN VIII. Setelah itu berjalan sambil sosialisasi ke masyarakat atau pedagang yang bangunannya bakal dibongkar,” ungkap politisi Golkar ini.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Adang Suptandar menegaskan penertiban atau pembongkaran bangunan di sepanjang jalur Puncak untuk pelebaran jalan dalam rangka meminimalisir permasalahan kemacetan dipastikan sudah mulai September 2017 atau bulan depan. 

“Akan tetapi dalam pembongkaran tersebut tetap mengedepankan sisi sosial agar tak ada yang dirugikan. Baik itu PKL maupun masyarakat setempat. Jadi pendekatannya lebih kepada persuasif,” jelasnya. 

Pihaknya sepakat dengan usul Ketua DPRD Kabupaten Bogor, dalam melakukan pembongkaran hendaknya disosialisasikan dan disediakan lahan atau tempat untuk merelokasi para PKL yang memang sudah puluhan tahun berjualan di pinggir jalan Puncak. 

“Sehingga diharapkan dalam mengatasi masalah macet ini tidak timbul masalah baru, dalam hal ini problem sosial dari para pedagang yang kita bongkar. Selain itu tentunya pelebaran jalan itu dilakukan bertahap dengan memprioritaskan lokasi yang memang tak ada bangunan, sambil mensosialisasikan,” jelasnya. (cep)